Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net
Prancis meminta Eropa meninjau ulang perbatasan terbuka di kawasan Schengen termasuk perlindungan yang lebih kuat dari perbatasan eksternal kawasan tersebut, menyusul serentetan teror yang dilakukan separatis Islam akhir-akhir ini,
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, dibutuhkan kontrol yang lebih ketat untuk mengekang imigrasi klandestin. Ia juga menambahkan bahwa kelompok kriminal yang secara ilegal memperdagangkan migran ke Eropa sering dikaitkan dengan jaringan teror.
"Saya mendukung perombakan mendalam untuk Schengen. Menata kembali organisasinya dan untuk memperkuat keamanan perbatasan bersama kami dengan pasukan perbatasan yang tepat," kata Macron dalam kunjungan ke perbatasan Prancis-Spanyol, seperti dikutip dari AFP, Kamis (5/11).
Macron mengatakan dia akan mempresentasikan proposal kepada mitra Uni Eropa pada pertemuan puncak Uni Eropa pada bulan Desember mendatang.
Kawasan Schengen merupakan kawasan yang terdiri dari 26 negara Eropa yang resmi menghapus kebijakan paspor dan semua jenis kontrol perbatasan pada masing-masing kawasan perbatasan. Wilayah ini sebagian besar berfungsi sebagai tujuan perjalanan internasional, dengan kebijakan visa sebagaimana lazimnya.
Eropa terguncang oleh dua serangan dalam sepekan terakhir yang melibatkan penyerang yang bergerak bebas di antara negara-negara anggota Schengen.
Pada 29 Oktober, seorang pria Tunisia membunuh tiga orang di sebuah gereja di Nice. Brahim Aouissaoui telah tiba di pulau Lampedusa, Italia, yang terletak di Afrika Utara, lima minggu sebelumnya. Setelah dipindahkan ke daratan, Aouissaoui melakukan perjalanan ke Prancis dengan kereta api beberapa jam sebelum melancarkan serangannya.
Jihadis yang menewaskan empat orang di Wina pada Senin (2/11) melakukan perjalanan ke negara tetangga Slovakia pada Juli dalam upaya untuk membeli amunisi, kata pejabat Austria.
Macron mengatakan serangan baru-baru ini merupakan peringatan bagi Eropa bahwa "risiko teroris ada di mana-mana".
"Proposal yang akan diajukan Macron ke negara-negara UE akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang dia tetapkan dalam sebuah surat kepada warga menjelang pemilihan Eropa tahun lalu," kata seorang menteri junior.
Dalam surat itu, Macron menulis bahwa Eropa membutuhkan pasukan perbatasan bersama dan satu kantor suaka, kewajiban kontrol perbatasan yang ketat dan untuk setiap negara anggota untuk memasok intelijen di bawah otoritas Dewan Eropa untuk Keamanan Dalam Negeri.
Pada hari Kamis ((4/11), presiden mengatakan Prancis akan menggandakan jumlah polisi yang berjaga di perbatasannya.
Menurut data Eurostat, hampir 628 ribu warga non-UE ditemukan secara ilegal berada di blok itu pada 2019, naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Sementara ada lebih dari 717 ribu warga non-UE yang berhasil ditolak masuk, jumlah tertinggi dalam catatan.
Kepala polisi perbatasan Prancis mengatakan kepada Macron, bahwa telah terjadi lonjakan dalam upaya penyeberangan perbatasan Prancis-Spanyol sejak dibuka kembali pada bulan Juni setelah pencabutan pembatasan Covid-19 .
"Banyak yang datang dari Aljazair dan Maroko," kata agen.
"Kami perlu meningkatkan perjuangan kami melawan imigrasi ilegal dan pedagang yang semakin sering memiliki kaitan dengan terorisme," kata presiden.
Kawasan Schengen terdiri dari 22 dari 27 negara anggota Uni Eropa, serta Islandia, Norwegia, Swiss, dan Lichtenstein. Inggris dan Irlandia bukan bagian darinya.
