Berita

Ekonom muda dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira/Net

Politik

Indonesia Resesi, Reshuffle Tim Ekonomi Mendesak Dilakukan

JUMAT, 06 NOVEMBER 2020 | 03:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia telah resmi mengalami resesi. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah agar negeri ini tidak menghadapi depresi ekonomi yang bisa berujung pada konflik sosial.

Ekonom muda dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa pemerintah bisa melakukan sejumlah kebijakan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi.

Pertama, pemerintah harus merombak total seluruh Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN), yang pencairannya macet dan konsepnya bermasalah.


“Sebagai contoh kartu pra kerja, subsidi bunga, dan penempatan dana pemerintah di perbankan,” katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/11).

Selanjutnya, Bhima meminta agar anggaran kesehatan tahun 2021 dinaikkan. Bukan malah dikurangi hingga minus (-) 71 persen.

Menurutnya, Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi gelombang kedua Covid-19 dan biaya besar untuk distribusi vaksin.

Selain itu, anggaran perlindungan sosial perlu ditambah dan diperluas bagi kelas menengah rentan miskin. Anggaran yang ada saat ini masih relatif kecil karena secara total anggaran jaminan sosial berada di bawah 3 persen dari PDB.

Bhima menilai, bentuk anggaran perlindungan sosial yang lebih efektif adalah cash transfer karena langsung dibelanjakan untuk konsumsi.

“Jangan mengulang kesalahan kartu pra kerja dengan mekanisme yang berbelit-belit, dan timpang secara akses digital,” tegasnya.

Pemerintah, masih kata Bhima, juga perlu mempercepat Program UMKM Go Digital. Jangan sampai yang menikmati bonanza digital adalah barang-barang impor, di saat porsi UMKM yang masuk platform digital baru 13 persen.

Tak kalah penting, Bhima juga menilai reshuflle tim ekonomi mendesak untuk dilakukan segera. Kontraksi ekonomi terjadi karena respon menteri yang kurang cepat dan inkompeten.

“Reshuffle dibutuhkan sebagai penyegaran juga. Ganti dengan sosok profesional dan memiliki senses of crisis untuk percepat eksekusi stimulus PEN baik daam waktu 2 bulan terakhir maupun tahun 2021,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya