Berita

Gedung Putih diamankan dengan pagar Non Scalable untuk menghindari kerusuhan Pilpres AS 2020/Net

Dunia

Waspada Kerusuhan Pilpres AS 2020, Gedung Putih Diisolasi Dengan Pagar 'Non Scalable'

SELASA, 03 NOVEMBER 2020 | 15:44 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Otoritas federal memasang pagar ‘non-scalable’ di sekitar Gedung Putih pada hari Senin (2/11) waktu setempat, sehari sebelum pemilihan presiden. Pemasangan itu sebagai antisipasi sebab dikhawatirkan momen pilpres AS dapat menyebabkan protes massal, kerusuhan sipil dan bahkan pemberontakan bersenjata.

Pemagaran tersebut bersifat sementara, di antara tindakan lain akan diambil di Washington, DC, dan kota-kota lain menjelang pemilihan.

Rencana mengenai pemasangan pagar pengman itu pertama kali diungkapkan oleh Geoff Bennett koresponden Gedung Putih dari NBC News yang menulis: “Gedung Putih diisolasi,” di akun Twitternya pada Minggu (1/11).


“Sumber penegakan hukum federal memberitahu NBC bahwa mulai besok, kru akan membangun pagar 'non-scalable' untuk mengamankan kompleks [Gedung Putih], Ellipse dan Lafayette Square. Dua ratus lima puluh penjaga nasional telah disiagakan, melapor ke petugas polisi metro,” tulisnya, seperti dikutip dari The Guardian, Senin (2/11).

Disebut-sebut oleh beberapa outlet media bahwa ada spekulasi tentang hasil pemilu yang tidak akan segera diketahui dan tanda-tanda Partai Republik akan mengumumkan kemenangan lebih awal atau mengajukan tantangan hukum jika Donald Trump tampaknya kalah.

Barikade itu akan membentuk perimeter persegi di sekitar Gedung Putih, di 15th Street, Constitution Avenue, 17th Street dan H. Street.

Menurut CNN, jenis pagar yang sama juga dipasang selama musim panas, di tengah protes nasional terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh polisi Minneapolis terhadap George Floyd, seorang pria Afrika-Amerika.

Banyak bisnis di pusat kota Washington telah menutup jendela untuk mengantisipasi kekerasan seperti yang terjadi di New York City pasca kematian George Floyd.

Di seluruh ibu kota, orang-orang bersiap menghadapi kerusuhan terlepas dari hasil pemilu.
Pemilik bisnis menutup jendela, sementara Universitas George Washington memperingatkan mahasiswa dan staf untuk menyimpan setidaknya satu minggu persediaan makanan dan obat-obatan.

Patrick Burke, direktur eksekutif Yayasan Polisi Washington DC, baru-baru ini mengatakan kepada CNN: "Jika tidak ada pemenang, Anda akan melihat penempatan petugas yang signifikan di semua tingkatan di seluruh ibu kota."

The Daily Beast juga melaporkan bahwa lebih dari 100 personel dari Biro Penjara departemen kehakiman bersiap untuk dimobilisasi jika terjadi kerusuhan.

Di New York, komisaris polisi Dermot Shea, telah mengirim memo kepada anggota departemen pada pertengahan Oktober, menunjukkan bahwa sebagian besar petugas harus melapor untuk bertugas dengan mengenakan seragam, dan siap untuk ditempatkan, termasuk petugas yang biasanya tidak berseragam, seperti detektif.

Departemen itu mengatakan pihaknya memperkirakan bakal ada protes yang lebih sering hingga awal 2021, lapor NBC New York.

Sementara itu, NYPD telah memberi tahu bisnis di tengah kota Manhattan untuk meningkatkan keamanan jika terjadi protes massal. Di sana dan di tempat lain di New York City, seperti distrik perbelanjaan SoHo di pusat kota, jendela-jendela pecah dan toko-toko dijarah musim panas ini.

Kota-kota lain, termasuk San Francisco dan Washington, menutup kegiatan usaha mereka sebagai tindakan perlindungan.

Gubernur negara bagian, termasuk di Massachusetts, Arizona dan Oregon, telah meminta penjaga nasional untuk mempersiapkan penempatan jika terjadi kerusuhan dan protes seputar pemilihan. Military Times melaporkan bahwa lebih dari 3.600 tentara telah diaktifkan untuk mengatasi situasi yang tidak diinginkan.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya