Berita

Cuitan Erdogan di Twitter, sebelum dan sesudah diubah/Net

Dunia

Taiwan Kecewa Erdogan Hapus Tweet Bergambar Bendera Negaranya, Tuding China Sebagai Dalang

SELASA, 03 NOVEMBER 2020 | 06:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di balik duka Turki karena gempa, ada rasa kecewa yang dialami pemerintah Taiwan. Hal itu dipicu lantaran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghapus sebuah tweet berisi ucapan terima kasih yang menyertakan bendera Taiwan di dalamnya.

Kementerian luar negeri Taiwan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena tekanan pemerintah China. Mereka menyebut negara itu telah telah menekan pemerintah Turki untuk menghapus tweet Erdogan yang menyertakan bendera nasional Taiwan di antara negara-negara lain, saat dirinya mengucapkan terima kasih atas bantuan negara-negara sahabat setelah kehancuran yang diakibatkan gempa berkekuatan 7,0 SR akhir pekan lalu.

Pada pukul 14:51 hari Jumat (waktu setempat) gempa bumi dahsyat melanda Laut Aegea di lepas pantai Provinsi Izmir Turki, dengan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memberi peringkat pada skala 7.0 dengan kedalaman fokus 10 kilometer.


Pada hari Sabtu (31/10), Erdogan memposting tiga buah tweet, masing-masing termasuk bendera 100 negara dan organisasi internasional yang telah memberikan bantuan dan kata-kata dukungan untuk negaranya. Tweet ketiga termasuk bendera Taiwan di tengah baris bawah dan pesan dalam bahasa Turki dan Inggris yang berbunyi: "Banyak terima kasih dari Republik Turki kepada semua negara sahabat dan organisasi internasional atas ucapan selamat dan pernyataan dukungan mereka setelah gempa bumi di Izmir," cuitnya, seperti dikutip dari Taiwan News, Senin (2/11).

Pembawa acara TV Taiwan-Turki Ugur Rifat Karlova, atau yang lebih dikenal sebagai Wu Feng, pada hari Minggu memposting tangkapan layar tweet di halaman Facebook resminya dan menambahkan kata berbahasa Mandarin yang berarti "terima kasih" pada gambar yang diunggahnya. Namun, tak lam tweet yang menyertakan bendera Taiwan itu tiba-tiba dihapus, dan yang tersisa hanyalah pesan yang berbunyi "Maaf, halaman itu tidak ada!"

Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengatakan bahwa pihaknya telah diberi tahu oleh kantor perwakilannya di Turki bahwa pihak berwenang China telah menekan pemerintah Turki untuk menghapus tweet yang menunjukkan bendera Taiwan dan bahwa Erdogan telah mematuhinya. Pada gambar aslinya, bendera tersebut disertakan bersama dengan negara-negara seperti Bangladesh, Nepal, Senegal, dan Irak serta organisasi seperti UNHCR dan IFRC.

Dalam versi baru yang diedit, negara lain telah ditambahkan, seperti Kuba, Norwegia, dan Sierra Leone, tetapi bendera Taiwan terlihat jelas tidak ada. Pengikut Wu Feng di FB segera menyadari bahwa postingan tersebut telah dihapus tetapi menekankan bahwa pesan terima kasih telah diterima dan bahwa orang Taiwan masih berterima kasih atas bantuan Turki selama gempa bumi Jiji 1999.

MOFA menyatakan saat gempa terjadi di Turki, Taiwan langsung menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa kepada pemerintah dan masyarakat Turki. Menanggapi penghapusan tersebut, MOFA menyatakan bahwa semangat kemanusiaan internasional untuk membantu mereka yang membutuhkan telah "ditekan secara tidak wajar oleh China."

Kementerian tersebut mengutuk tindakan China dan menambahkan bahwa Taiwan "tidak akan terhalang oleh hal ini dan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan segera kepada komunitas internasional, termasuk Turki, untuk menunjukkan niat baik Taiwan."

Ketika Presiden Tsai Ing-wen pertama kali menjabat pada tahun 2016, dia menolak untuk mengakui apa yang disebut 'Konsensus 1992', dan hanya mengakui bahwa pembicaraan Taiwan-China tahun 1992 adalah "fakta sejarah". Sebagai tanggapan, China telah berusaha untuk menghukum Taiwan dengan mengeluarkannya dari organisasi internasional, memikat sekutu diplomatik, dan mengintimidasi badan pemerintah, perusahaan, dan universitas untuk membatalkan daftar Taiwan sebagai negara.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya