Berita

Cuitan Erdogan di Twitter, sebelum dan sesudah diubah/Net

Dunia

Taiwan Kecewa Erdogan Hapus Tweet Bergambar Bendera Negaranya, Tuding China Sebagai Dalang

SELASA, 03 NOVEMBER 2020 | 06:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di balik duka Turki karena gempa, ada rasa kecewa yang dialami pemerintah Taiwan. Hal itu dipicu lantaran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghapus sebuah tweet berisi ucapan terima kasih yang menyertakan bendera Taiwan di dalamnya.

Kementerian luar negeri Taiwan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena tekanan pemerintah China. Mereka menyebut negara itu telah telah menekan pemerintah Turki untuk menghapus tweet Erdogan yang menyertakan bendera nasional Taiwan di antara negara-negara lain, saat dirinya mengucapkan terima kasih atas bantuan negara-negara sahabat setelah kehancuran yang diakibatkan gempa berkekuatan 7,0 SR akhir pekan lalu.

Pada pukul 14:51 hari Jumat (waktu setempat) gempa bumi dahsyat melanda Laut Aegea di lepas pantai Provinsi Izmir Turki, dengan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) memberi peringkat pada skala 7.0 dengan kedalaman fokus 10 kilometer.


Pada hari Sabtu (31/10), Erdogan memposting tiga buah tweet, masing-masing termasuk bendera 100 negara dan organisasi internasional yang telah memberikan bantuan dan kata-kata dukungan untuk negaranya. Tweet ketiga termasuk bendera Taiwan di tengah baris bawah dan pesan dalam bahasa Turki dan Inggris yang berbunyi: "Banyak terima kasih dari Republik Turki kepada semua negara sahabat dan organisasi internasional atas ucapan selamat dan pernyataan dukungan mereka setelah gempa bumi di Izmir," cuitnya, seperti dikutip dari Taiwan News, Senin (2/11).

Pembawa acara TV Taiwan-Turki Ugur Rifat Karlova, atau yang lebih dikenal sebagai Wu Feng, pada hari Minggu memposting tangkapan layar tweet di halaman Facebook resminya dan menambahkan kata berbahasa Mandarin yang berarti "terima kasih" pada gambar yang diunggahnya. Namun, tak lam tweet yang menyertakan bendera Taiwan itu tiba-tiba dihapus, dan yang tersisa hanyalah pesan yang berbunyi "Maaf, halaman itu tidak ada!"

Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) mengatakan bahwa pihaknya telah diberi tahu oleh kantor perwakilannya di Turki bahwa pihak berwenang China telah menekan pemerintah Turki untuk menghapus tweet yang menunjukkan bendera Taiwan dan bahwa Erdogan telah mematuhinya. Pada gambar aslinya, bendera tersebut disertakan bersama dengan negara-negara seperti Bangladesh, Nepal, Senegal, dan Irak serta organisasi seperti UNHCR dan IFRC.

Dalam versi baru yang diedit, negara lain telah ditambahkan, seperti Kuba, Norwegia, dan Sierra Leone, tetapi bendera Taiwan terlihat jelas tidak ada. Pengikut Wu Feng di FB segera menyadari bahwa postingan tersebut telah dihapus tetapi menekankan bahwa pesan terima kasih telah diterima dan bahwa orang Taiwan masih berterima kasih atas bantuan Turki selama gempa bumi Jiji 1999.

MOFA menyatakan saat gempa terjadi di Turki, Taiwan langsung menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa kepada pemerintah dan masyarakat Turki. Menanggapi penghapusan tersebut, MOFA menyatakan bahwa semangat kemanusiaan internasional untuk membantu mereka yang membutuhkan telah "ditekan secara tidak wajar oleh China."

Kementerian tersebut mengutuk tindakan China dan menambahkan bahwa Taiwan "tidak akan terhalang oleh hal ini dan akan terus memberikan bantuan kemanusiaan segera kepada komunitas internasional, termasuk Turki, untuk menunjukkan niat baik Taiwan."

Ketika Presiden Tsai Ing-wen pertama kali menjabat pada tahun 2016, dia menolak untuk mengakui apa yang disebut 'Konsensus 1992', dan hanya mengakui bahwa pembicaraan Taiwan-China tahun 1992 adalah "fakta sejarah". Sebagai tanggapan, China telah berusaha untuk menghukum Taiwan dengan mengeluarkannya dari organisasi internasional, memikat sekutu diplomatik, dan mengintimidasi badan pemerintah, perusahaan, dan universitas untuk membatalkan daftar Taiwan sebagai negara.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya