Presiden Prancis, Emmanuel/Net
Umat Islam di dunia mengecam pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang dianggap membiarkan penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Peristiwa penistaan terhadap tokoh umat Islam dunia ini tidak hanya sekali di Prancis, melainkan berkali-kali.
Mendapati kecaman dari seluruh negara Islam, Macron pun meralat pernyataannya dengan menggunakan bahasa Arab yang diunggahnya di media sosial.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menilai ralat dari Presiden Macron tidak akan efektif jika dia belum minta maaf kepada umat Islam.
"Ralat itu akan menjadi efektif kalau pertama dia minta maaf kepada umat Islam sedunia, yang telah kembali diusik. Ini kan bukan kali pertama, tapi kali yang kesekian," tegas politisi senior PKS ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/11).
Selain meminta maaf, Hidayat juga meminta Presiden Macron untuk melaksanakan keputusan Mahkamah HAM dan Dewan HAM PBB di Mahkamah Eropa dengan menegaskan bahwa kebebasan berbicara itu tidak boleh melampaui batas dan sampai menghina menodai menistakan tokoh agama.
"Harusnya beliau menyampaikan pernyataan itu, dan itu tidak bertentangan dengan jati diri Prancis. Kan dia selalu berlindung di bawah bahwa ini jati diri Prancis. Its okay kita semua menghargai kebebasan berbicara, tapi Macron sendiri sudah memberlakukan UU anti-simitism di mana orang kalau mengkritisi Yahudi itu dihukum," katanya.
Dengan adanya UU anti-simitisme di Prancis, lanjut Hidayat, seharusnya Macron juga bisa melakukan hal yang sama kepada Islam. UU itu juga dapat diartikan kebebasan bicara itu ada batasnya.
"Kemarin kan dia dikritik oleh Erdogan dia marah, dia tarik duta besarnya. Kalau kemudia hak berbicara itu adalah hak asasi yang tidak bisa dibatasi kenapa dia marah? Jadi menurut saya kalau serius meralat dia berlaku adil dan konsisten dengan tadi meminta maaf kepada seluruh umat Islam," tegasnya.
