Pemerintah Arab Saudi menjadi sasaran kemarahan India dan Pakistan karena tidak mencantumkan Kashmir sebagai bagian dari wilayah mereka pada gambar uang kertas terbarunya.
Sebelumnya, pemerintah Saudi mencetak uang kertas baru bergambar peta dunia untuk memperingati kepresidenan Arab Saudi pada KTT G20 tahun ini. Pada uang kertas baru pecahan 20 Riyal itu, wilayah yang disengketakan di Kashmir tampaknya merdeka dan bukan milik negara-negara yang tengah bersaing di Asia Selatan tersebut.
Kemarahan meletus di New Delhi karena catatan baru itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Anurag Srivastava mengatakan bahwa India telah menyampaikan keprihatinan seriusnya kepada Arab Saudi, baik melalui duta besar mereka di New Delhi maupun di Riyadh.
"Kami prihatin tas kesalahan penafsiran yang sangat besar tentang batas-batas teritorial eksternal India pada uang kertas resmi dan legal Arab Saudi, dan meminta pihak Saudi untuk mengambil langkah korektif yang mendesak dalam hal ini," kata pernyataan itu, seperti dikutip dari
Memo, Sabtu (31/10).
Uang kertas Saudi juga memindahkan wilayah Gilgit-Baltistan dan Azad Kashmir dari wilayah Pakistan, membuatnya kehilangan klaim kedaulatannya atas wilayah tersebut.
Langkah kontroversial Riyadh datang pada saat hubungannya dengan dua sekutunya telah bergeser secara mencolok baru-baru ini. Kerajaan telah membangun hubungan yang lebih dekat dengan pemerintah India di bawah Perdana Menteri Narendra Modi sambil bersikap dingin terhadap Pakistan.
Riyadh dan Islamabad selama beberapa dekade memiliki kerja sama yang kuat dan hubungan bilateral di bidang keuangan, perdagangan, dan militer. Tetapi sebagian besar telah rusak selama setahun terakhir. Arab Saudi, misalnya, menolak permintaan Pakistan untuk mengadakan pertemuan khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai pendudukan India di sebagian besar Kashmir.
Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi mengatakan pada bulan Agustus bahwa jika tetap menolak untuk mengadakan pertemuan tersebut, maka Pakistan akan mengambil tindakan sendiri.
"Jika Anda [Arab Saudi] tidak dapat mengadakannya, maka saya akan dipaksa untuk meminta Perdana Menteri Imran Khan untuk mengadakan pertemuan negara-negara Islam yang siap untuk berdiri bersama kami tentang masalah Kashmir dan mendukung orang-orang Kashmir yang tertindas," ungkapnya.
Saudi menanggapi dengan mengakhiri pinjaman besar dan kesepakatan minyak dengan Pakistan, dan menolak upayanya untuk memperbaiki hubungan ketika Putra Mahkota Mohammed Bin Salman menolak untuk bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan ketika dia mengunjungi Kerajaan.
Ini bukan pertama kalinya ketegangan seperti itu memengaruhi hubungan antara dua sekutu lama itu. Pakistan ditekan oleh Arab Saudi untuk tidak menghadiri KTT besar di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, pada Desember tahun lalu karena partisipasi saingan regional Kerajaan Iran dan Turki.
