Parlemen Bolivia Rekomendasikan Dakwaan Terhadap Mantan Presiden Sementara Anez Atas Kerusuhan Pasca Pemilihan 2019

Parlemen Bolivia akhirnya menyetujui mosi yang merekomendasikan tuntutan pidana kepada mantan presiden sementara Jeanine Anez dan para menterinya untuk bertanggungjawab atas kerusuhan yang menewaskan sekitar 30 orang tahun lalu.

Deputi dan Senat bertemu dalam sesi bersama pada Jumat (30/10). Keduanya menyetujui laporan parlemen tentang "pembantaian Senkata, Sacaba, dan Yapacani, yang merekomendasikan penilaian tanggung jawab terhadap Jeanine Anez atas genosida dan pelanggaran lainnya," seperti yang dituliskan akun Twitter Senat.

Parlemen juga menyetujui dakwaan pidana terhadap 11 menteri.

Sebuah komisi parlemen, yang dikendalikan oleh partai Gerakan untuk Sosialisme (MAS) mantan presiden Evo Morales, menghabiskan waktu berbulan-bulan menyelidiki insiden yang terjadi di beberapa wilayah negara itu antara Oktober dan November 2019, dan telah menewaskan sekitar 30 orang.

Mereka mempresentasikan laporannya pada hari Selasa, kurang lebih seminggu setelah Presiden Sosialis baru, Luis Arce dari MAS, mengambil alih kekuasaan.

Investigasi yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (CIDH) menemukan bahwa 35 orang tewas dalam insiden ini.

Kerusuhan terjadi setelah Morales memenangkan masa jabatan keempat yang inkonstitusional dalam pemilihan yang memicu protes berminggu-minggu dan tuduhan penipuan.

Morales dipaksa mengundurkan diri pada 10 November sebelum pergi ke pengasingan di Meksiko dan kemudian Argentina.

Mantan senator konservatif Anez kemudian mengambil alih kekuasaan sebagai presiden sementara setelah Morales melarikan diri.

Presiden senat Eva Copa, seorang anggota MAS, menetapkan bahwa laporan tersebut akan diserahkan ke penuntutan Bolivia untuk membuka kemungkinan persidangan.

Dia juga mengandalkan fakta bahwa laporan tersebut kemungkinan akan disetujui oleh parlemen baru, di mana MAS mempertahankan mayoritasnya dan akan mulai menjabat minggu depan.