Dosen politik Asia Timur UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa/RMOL
Isu keamanan Laut China Selatan yang dibicarakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Mike Pompeo dalam pertemuan dengan Menlu RI Retno LP Marsudi dan Presiden RI Joko Widodo harus dimanfaatkan untuk menuntaskan penggunaan nama Laut Natuna Utara sekitar Pulau Natuna.
Untuk diketahui, nama Laut Natuna Utara digunakan Indonesia dalam peta baru NKRI tahun 2017. Penamaan ini disusun sejak era Menko Maritim Rizal Ramli tahun 2015-2016, dan sejauh ini tidak ada satu pun negara tetangga di ASEAN yang memprotes nama baru itu.
Alasannya sederhana, nama Laut Natuna Utara diberikan Indonesia untuk perairan di sekitar Pulau Natuna yang sudah diakui negara-negara tetangga sebagai wilayah kedaulatan NKRI.
"Sejauh ini, satu-satunya negara di muka bumi yang keberatan dengan penggunaan nama Laut Natuna Utara itu adalah Republik Rakyat China yang dikuasai Partai Komunis China," ujar dosen politik Asia Timur UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam perbincangan di Jakarta, Jumat (30/10).
Patut diduga, ujar Teguh, China selama ini mendapatkan keuntungan historis, psikologis dan ekonomis atas penggunaan nama Laut China Selatan hingga ke perairan Indonesia di sekitar Bangka Belitung.
Keuntungan historis, psikologis dan ekonomis itu pada gilirannya dimanfaatkan China untuk semakin menancapkan hegemoni dan pengaruh di kawasan.
"Walaupun ikut menandatangani UNCLOS 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), namun China secara serampangan kerap memasuki perairan negara-negara ASEAN di kawasan itu juga ZEE Indonesia. Mereka selalu mengatakan perairan ini adalah wilayah perikanan tradisional China sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu," jelas Teguh.
"Seakan China ingin memutar jarum sejarah kembali ke zaman Kublai Khan yang pernah mengirimkan bala tentaranya untuk menaklukkan Raja Jawa yang menolak tunduk pada Dinasti Yuan," sambungnya.
Menurut Teguh, penamaan Laut Natuna Utara itu adalah agenda nasional untuk menambah kepastian hukum internasional di perairan.
Ia menyarankan Presiden Jokowi untuk mengawal dari dekat penuntasan pemberian nama Laut Natuna Utata di International Hydrographic Organization (IHO).
IHO adalah badan internasional yang memastikan semua perairan di muka bumi terdaftar. Didirikan tahun 1921, kantor pusat IHO berada di Monako, dan hingga kini beranggotakan 93 negara, termasuk Indonesia dan China.
"Publik perlu mendapatkan informasi sudah sejauh mana proses ini bergulir di IHO. Jangan sampai publik menganggap pemerintah membatalkan penggunaan nama Laut Natuna Utara karena takut pada tekanan China komunis," demikian Teguh Santosa, yang pada tahun 2017 lalu ikut mendirikan Belt and Road Journalist Forum di Beijing bersama sekitar 30 pimpinan organisasi wartawan di dunia.
