Berita

Mahasiswa Surabaya dalam peringatan sumpah pemuda/RMOLJatim

Nusantara

Sumpah Pemuda, Mahasiswa PTKIN Kirim Surat Terbuka Kepada Presiden Jokowi

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 20:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) PTKIN se-Indonesia bersama DEMA IAIN Kediri dan DEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggelar Mimbar Mahasiswa di Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10).

Aksi mimbar mahasiswa tersebut dilaksanakan di sekitar komplek kampus UIN Mulana Malik Ibrahim Malang.

Ketua DEMA IAIN Kediri, Qoriul Istafidz menyatakan momentum sumpah pemuda harus menjadi catatan sejarah bagi pergerakan generasi muda.


"Perlu kita ketahui bersama bahwa momentum peringatan sumpah pemuda pada tahun ini akan menjadi catatan sejarah yang sangat berarti dari peringatan yang telah berlalu," ujar Quriul dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim.

"Hari ini kita tegaskan bahwa pergerakan demontrasi turun ke jalan guna menyuarakan penolakan terhadap Undang Undang Cipta Kerja akan terus digelorakan mahasiswa dan pemuda," tambahnya.

Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia Onky Fachrur Rozie menambahkan, bahwa mimbar bebas tersebut sebagai wujud perlawanan mahasiswa atas ketidakadilan.

"Mimbar mahasiswa ini adalah simbol bahwa rakyat dan mahasiswa akan tetap melawan ketidak adilan dan menolak omnibus law serta ekonomi oligarki," tegas Onky.

Hal yang serupa juga di utarakan Presiden Mahasiswa DEMA UIN Malang, Aden, bahwa pergerakan ini lahir atas keresahan masyarakat luas akan UU Cipta Kerja yang cenderung kontroversi dan merampah hak hak sipil.

"Pergerakan kita adalah gerakan moral atas keresahan bersama rakyat Indonesia akan UU Cipta Kerja yang kontroversi dan cacat secara proses," ujar Aden.

Diakhir kegiatan mimbar mahasiswa Korpus DEMA PTKIN se-Indonesia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengirim surat terbuka langsung kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo.

"Di hari Sumpah Pemuda ini, kami akan mengirimkan surat terbuka kepada Bapak Jokowi bahwa mahasiswa dan masyarakat luas menolak omnibus law dan kita mengajak pemerintah pusat untuk dialog publik persoalan kebangsaan dan UU Cipta Kerja yang bermasalah dan cacat secara proses" tegas Onky.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya