Berita

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Survei: Susi Pudjiastuti Dan Rizal Ramli Dipercaya Publik Gantikan Menteri Yang Kena Reshuffle

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 19:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Survei IPO : Susi Pudjiastuti dan Rizal Ramli Dipercaya Publik Menggantikan Menteri Yang Kena Reshuffle

Ada beberapa nama yang dinilai publik layak duduk di kursi kementerian pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Dalam survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) terkait tokoh yang diharapkan menjadi menteri saat terjadi reshuffle, muncul beberapa nama familiar.


Sebut saja mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti yang mendapatkan suara 40,1 persen, kemudian Arief Yahya sebanyak 35,7 persen, Dahlan Iskan 32,3 persen. Selain itu, Ignatius Jonan sebanyak 26,6 persen, Sandiaga Salahuddin Uno 23,9 persen, dan Rizal Ramli 20,2 persen.

“Ada Bu Susi Pudjiastuti tokoh yang diharapkan untuk kembali masuk, lanjut, Pak Arif Yahya, Rizal Ramli. Termasuk juga Haidar Nasir,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah saat memaparkan survei Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024 yang disampaikan secara virtual, Rabu (28/10).

Selain nama di atas, ada juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang dipilih responden 18,5 persen, Said Aqil Siradj sebanyak 17,6 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 16,1 persen, Nasaruddin Umar 14,7 persen, Ahmad Heryawan 14,3 persen, Muhammad Zainul Majdi 9,0 persen.

Selanjutnya, Archandra Tahar 7,3 persen, Gatot Nurmantyo 5,1 persen, terakhir Hanif Dhakiri 1,9 persen.

“Ada nama yang jarang sekali di-mention untuk isu-isu reshuffle yang memperoleh respon di bawah 1%, di antaranya Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Muhammad Hanafi Rais, juga masuk kemudian Yenny Wahid, dan Fahri Hamzah,” katanya.

“Ini pertama kalinya Fahri Hamzah di-mention untuk menggantikan menteri. Mungkin karena beliau sudah tidak lagi di DPR dan ada Grace Natalie di bawah,” tandasnya.

Survei dilakukan menggunakan metode purposive sampling terhadap 170 orang pemuka pendapat yang berasal dari peneliti universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.

Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh wilayah proporsional Indonesia dengan margin of error 2,9 % dan tingkat kepercayaan 95 %. Periode survei 12-23 Oktober 2020.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya