Berita

Politisi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Minta PDIP Buka-bukaan Soal Kudeta Merangkak Di Internal Kabinet

SENIN, 26 OKTOBER 2020 | 16:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Isu kudeta merangkak di internal kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dibuka secara gamblang. Sebab, jika pernyataan tersebut dilemparkan ke ruang publik tanpa pertanggungjawaban yang jelas, akan menambah kegaduhandi masyarakat.

"Buka saja jika ada. Karena pernyataan di ruang publik mesti transparan dan akuntabel," kata politisi PKS, Mardani Ali Sera saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/10).

Menurutnya, pernyataan kudeta sangat sensitif dan apabila tidak dijelaskan secara akuntabel, maka pemerintah juga akan kehilangan fokus pada masyarakat.     


"Kasihan jika elite bising dan kehilangan fokus melayani rakyat," demikian anggota Komisi II DPR RI ini.

Sebelumnya, Politikus PDIP Darmadi Durianto mengingatkan agar Jokowi mewaspadai para pembantunya di kabinet. Menurutnya, Jokowi harus hati-hati terhadap pemerintahannya karena ada kudeta merangkak.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya