Kualitas demokrasi mengalami penurunan di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya adalah suku Minangkabau dan Sunda.
Ini salah satu hal yang tampak dari survei secara nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.
Hal ini dipertanyakan politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, yang diundang secara virtual sebagai salah seorang pembicara untuk memberikan respon atas hasil survei itu dalam diskusi bertajuk “Politik dan Pilkada Era Pandemi†hari Minggu (25/10).
Dia mempertanyakan, mengapa masyarakat di dua wilayah tersebut umumnya memberikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah.
“Kenapa daerah-daerah yang demografi tadi (mayoritas Minangkabau dan Sunda) kok utamanya konsisten ya. Minang kemudian Sunda itu terus menerus konsisten. Sebelum Pilpres, saat pandemi juga. Pokoknya negatif (pada pemerintahan Jokowi),†ujar Eva.
Menurut Eva, hal ini ada kaitannya dengan ekspresi kebebasan beragama yang dilakukan oleh kelompok bukan-negara (non-state).
“Maaf, zamannya Pak SBY, itu kan pelakunya didominiasi oleh state dan seterusnya. Karena itu, menurut saya faktor ini juga penting,†kata Eva lagi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang meluncurkan hasil survei itu mengatakan, dari data yang dikumpulkan di bulan September 2020 terlihat kecenderungan penurunan demokrasi dibandingkan dengan bulan Februari 2020 lalu.
Di bulan Februari lalu, menurut Burhanuddin, sebanyak 72,9 persen responden menganggap demokrasi sebagai sistem terbaik. Angka ini mengalami penurunan menjadi 62,4 persen di bulan September.
