Ilustrasi demo penolakan UU Cipta Kerja/Net
Pihak kepolisian dinilai terlalu mengekang dan mengontrol demonstrasi yang dilakukan anggota masyarakat di era pandemi. Hal ini terlihat dalam survei yang secara nasional dilakukan Indikator Politik Indonesia. Hasil survei itu dirilis hari Minggu (25/10).
Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, yang hadir sebagai salah seorang komentator atas hasil survei itu mengatakan, aparat kepolisian di lapangan menjalankan perintah menjaga stabilitas keamanan.
“Kalau tadi dikatakan apakah aparat itu semakin hostile, semakin mengontrol untuk demo, lah iya lah. Karena kita behadapan dengan tekanan terhadap pemerintah. Nanti kalau lolos demonya banyak kemudian insiden terpaparnya (Covid-19) naik luar biasa. Nanti yang disalahkan juga pemerintah,†ujar Eva.
“Jadi pemerintah pada posisi yang menurutku sudah sangat pada pilihan yang sulit ya,†imbuhnya.
Dia mengatakan, di Indonesia masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan demonstrasi. Fakta politik ini berbeda dengan di negara-negara lain. Rata-rata di negara lain warganya dilarang untuk melakukan protes di era pandemi.
“Di negara lain, (misalnya) di Rumania, enggak boleh, karena mereka takut adanya kenaikan yang terpapar. Tapi di Indonesia dibolehkan lho, tidak dilarang sama sekali. Di Thailand kan ada larangan. Apalagi di Myanmar, udah enggak bisa lah kamu demo,†katanya.
Fakta perbandingan antar negara itulah, menurut Eva sangat perlu diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian persepsi aparat represif bisa dihilangkan.
“Jadi, menurutku memang masyarakat mempersepsi penurunan.
But ini pilihan
not bad dibandingkan dengan negara lain,†tandasnya.
