Berita

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon dalam webinar yang diselenggarakan Forum Jurnalis Politik (FJP)/Repro

Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'

KAMIS, 22 OKTOBER 2020 | 17:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Maraknya penangkapan sejumlah aktivis yang kritis terhadap pemerintah dinilai sebagai tindakan otoriter rezim Presiden Joko Widodo.

Kondisi tersebut makin diperparah dengan konsolidasi kekuatan di legislatif atau parlemen yang nyaris 'dicengkeram' oleh eksekutif dan oligarki.

Begitu kata anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Dimana Partai Politik Kita?' yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP), Kamis (22/10).


"Ada kecenderungan memang kita kembali ke otoritarianisme karena sekarang ini konsolidasi kekuasaan itu berjalan dengan cepat dan berkoalisi dengan oligarki. Jadi konsolidasi kekuasaan ini tidak hanya kekuasaan formal, tetapi juga kekuasaan yang riil dalam artioligarki," kata Fadli Zon.

"Ini menjadi sangat absolut, lihat saja penanganan-penangan demonstrasi belakangan ini kan luar biasa. Saya kira ini juga perlu dikoreksi gitu," sambungnya.

Fadli menegaskan, legislatif yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan pun kini nyaris tidak lagi berfungsi. Hal itu terbukti dengan minimnya partai oposisi dan banyaknya partai pendukung pemerintah.

Padahal, kata dia, sedianya legislatif berperan sebagai kekuatan kontrol pemerintah dan penyambung suara rakyat.

"Jadi kalau yang sudah berkoalisi dianggap legislatifnya juga demikian. Padahal kan seharusnya legislatif tetap menjadi oposisi di dalam urusan mengawasi pemerintah, artinya sebagai dewan pengawasan ini tidak jalan," pungkasnya.

Selain Fadli Zon, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya