Berita

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon dalam webinar yang diselenggarakan Forum Jurnalis Politik (FJP)/Repro

Politik

Fadli Zon: Rezim Sekarang Kembali Ke Otoritarianisme, Legislatif Tidak Jalan Sebagai 'Oposisi'

KAMIS, 22 OKTOBER 2020 | 17:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Maraknya penangkapan sejumlah aktivis yang kritis terhadap pemerintah dinilai sebagai tindakan otoriter rezim Presiden Joko Widodo.

Kondisi tersebut makin diperparah dengan konsolidasi kekuatan di legislatif atau parlemen yang nyaris 'dicengkeram' oleh eksekutif dan oligarki.

Begitu kata anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk 'Dari #ReformasiDiKorupsi ke #MosiTidakPercaya: Dimana Partai Politik Kita?' yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Politik (FJP), Kamis (22/10).


"Ada kecenderungan memang kita kembali ke otoritarianisme karena sekarang ini konsolidasi kekuasaan itu berjalan dengan cepat dan berkoalisi dengan oligarki. Jadi konsolidasi kekuasaan ini tidak hanya kekuasaan formal, tetapi juga kekuasaan yang riil dalam artioligarki," kata Fadli Zon.

"Ini menjadi sangat absolut, lihat saja penanganan-penangan demonstrasi belakangan ini kan luar biasa. Saya kira ini juga perlu dikoreksi gitu," sambungnya.

Fadli menegaskan, legislatif yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan pun kini nyaris tidak lagi berfungsi. Hal itu terbukti dengan minimnya partai oposisi dan banyaknya partai pendukung pemerintah.

Padahal, kata dia, sedianya legislatif berperan sebagai kekuatan kontrol pemerintah dan penyambung suara rakyat.

"Jadi kalau yang sudah berkoalisi dianggap legislatifnya juga demikian. Padahal kan seharusnya legislatif tetap menjadi oposisi di dalam urusan mengawasi pemerintah, artinya sebagai dewan pengawasan ini tidak jalan," pungkasnya.

Selain Fadli Zon, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya