Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti menemui para broker properti di Jawa Timur untuk menekankan pentingnya sertifikasi agar bisa bersaing di pasar global/Istimewa
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, pelaksanaan sertifikasi profesi di Jawa Timur mendapatkan perhatian serius dari Senator asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Masih dalam rangkaian reses, LaNyalla bertemu dengan pelaku broker properti Jawa Timur di Graha Kadin Jatim, Sabtu (17/10). Dalam kesempatan tersebut, La Nyalla menekankan pentingnya sertifikasi properti bagi seluruh tenaga kerja. Termasuk tenaga kerja yang berprofesi sebagai broker properti.
“Ini harus menjadi konsentrasi kita bersama. Bagaimana broker properti di Jatim, bisa tersertifikasi semua. Karena hingga saat ini, kabarnya jumlah broker yang tersertifikasi masih sangat kecil,†ucap LaNyalla.
Selain bisa menumbuhkan kepercayaan konsumen kepada broker, sertifikat yang dimiliki juga menjadi bukti bahwa tenaga kerja broker tersebut profesional dan berstandar nasional. Dampak selanjutnya, mereka akan mampu bersaing di pasar global.
Sementara itu, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Nasional, Tritan Saputra mengatakan, persaingan antarbroker properti saat ini cukup ketat.
Untuk memenangkannya, diperlukan keahlian khusus agar mampu menggaet konsumen. Dan itu bisa dicapai jika seorang broker telah tersertifikasi. Namun kenyataannya, jumlah broker properti yang tersertifikasi sangat kecil, tidak sampai 10 persen.
“Harapan kami, semua broker harus memiliki sertifikat kompetensi broker properti agar dalam bekerja bisa sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Kepmenaker Nomor 343 Tahun 2015. Jadi sebenarnya aturan sudah ada, tetapi implementasi belum maksimal. Ini perlu dukungan DPD RI," jelas Tritan.
Standar kompetensi tersebut juga berfungsi untuk menjembatani antara developer dengan buyer warga negara asing (WNA), agar mereka tahu kebijakan dan peraturan tentang kepemilikan properti di Indonesia. Ini penting karena aturan terbaru yang tertera dalam UU Cipta Kerja, WNA boleh membeli properti di Indonesia.
Di tempat yang sama, Ketua Komite Skema LSP Broker Properti Nasional, Rudy Susanto, berharap DPD RI dapat memberikan perhatian kepada hal ini. Sehingga BNSP dapat lebih sering menggelar uji kompetensi kepada para broker properti untuk selanjutnya bisa menerbitkan lebih banyak sertifikat broker properti.
