Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah/Net
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dipercaya Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan percepatan pelaksanaan vaksin Covid-19 terhadap sejumlah perusahaan plat merah.
Hal itu secara resmi tertuang pada Peraturan Presiden (Perpers) 99/2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Perpres itu diteken pada Selasa (6/10).
Sebagai pengawal vaksin, Erick Thohir terus gencar menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mempercepat kehadiran vaksin di tengah-tengah masyarakat.
Terbaru, Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terbang ke Swiss dan Inggris. Kunjungan kedua menteri itu dilakukan untuk mengamankan komitmen untuk vaksin Covid-19 dalam kerja sama vaksin bilateral.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, mengatakan kepercayaan Presiden Joko Widodo membuktikan bahwa Erick Thohir dapat menunjukkan bukti dari kinerjanya sebagai pembantu kepala negara.
“Erick kan terakhir sempat ke Korea Selatan, melalui Bio Farma itu mencoba untuk melihat bagaimana kondisi penerapan vaksin, vaksinasi, harapan nanti kita bisa dilakukan secara cepat, efisein dan diakui,†ujar Trubus dalam keterangannya, Kamis (15/10).
Menurutnya, Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menyiapkan infrastruktur dan regulasi turunan terkait persoalan vaksinasi.
“Menurut saya langkah yang perlu dilakukan adalah menyiapkan infrastruktur dan yang perlu dilakukan adalah membuat regulasinya dulu, terutama regulasinya nanti dijelaskan mengenai mekanisme dan prosedurnya,†katanya.
Lanjut Trubus, Erick juga perlu melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi terhadap masyarakat. Dia beranggapan beberapa masyarakat ada yang menolak untuk divaksin, untuk itu pemerintah harus memberikan edukasi untuk menyadarkan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
“Penerimaan masyarakat, karena persoalanya kan, sampai hari ini penolakan (vaksin) masyarakat masih ada, meskipun belum dikatakan tinggi, bisa saja jadi tinggi maka perlu dilakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi ke masyarakat,†bebernya.
Selain itu, adanya wacana vaksin Covid-19 gratis harus diperhitungkan dengan matang, berapa jumlah anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk ketersediaan vaksin gratis, tentu harus ditetapkan dari harganya terlebih dahulu.
“Apakah vaksin itu diberikan gratis, kalau gratiskan biayanya berapa, jadi artinya anggaran yang dibutuhkan berapa dihitung, ini memang salah satu upaya Erick Thohir atau pemerintah dalam upaya menghadirkan vaksin gratis,†pungkasnya.
