Berita

Didik J Rachbini dalam kuliah umum STIA-LAN/Repro

Politik

Didik Rachbini: Jokowi Bisa Wariskan Utang Paling Banyak Sepanjang Sejarah

RABU, 14 OKTOBER 2020 | 13:53 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintah Presiden Joko Widodo membuat kebijakan utang yang bakal berdampak besar bagi kepemimpinan Indonesia selanjutnya.

Pasalnya, utang pemerintah sampai akhir Juni ini mencapai 5 ribu triliun rupiah, atau mengalami peningkatan 18 persen hanya dalam kurun waktu 1 tahun.

Bahkan, dalam laporan International Debt Statistics (IDS) Bank Dunia, Indonesia menempati posisi ke-7 dari daftar 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia.


Di mana, posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2019 mencapai US$ 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775). Angka tersebut naik tipis 5,9 persen dari utang luar negeri di tahun 2018 yang sebesar US$ 379,58 miliar atau sekitar Rp 5.608 triliun.

Apabila posisi utang luar negeri Indonesia tahun 2019 dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya (2009) yang sebesar US$ 179,40 miliar atau Rp 2.605 triliun, ada peningkatan hingga 124 persen.

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Didik J Rachbini, perolehan utang pemerintahan Jokowi adalah yang paling besar sepanjang sejarah kepemimpinan negara.

Dia menyebut, Jokowi dan pemerintahannya bisa mewariskan utang banyak ke era kepemimpinan selanjutnya setelah ini.

"Presiden sekarang akan mewariskan utang yang sangat besar sepanjang sejarah untuk presiden setelahnya," ujar Didik dalam Kuliah Umum Virtual STIA-LAN Bandung, Rabu (14/10).

Dari total utang 2019 saja, tercatat utang luar negeri Indonesia didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai US$ 354,54 miliar atau sekitar Rp 5.238 triliun. Sementara, utang luar negeri jangka pendek hanya sebesar US$ 44,79 miliar atau sekitar Rp 661 triliun.

Dilihat dari kategori krediturnya, utang luar negeri 2019 terbesar berasal dari sektor swasta sebesar US$ 181,25 miliar atau sekitar Rp 2.678 triliun. Adapun dari penerbitan surat utang sebesar US$ 173,22 miliar atau sekitar Rp 2.559 triliun.

Oleh karena itu, Didik meminta DPR yang memiliki peran pengawasan atas hak budgeting masyarakat agar memperingati pemerintah dan Jokowi untuk tidak mengandalkan utang dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"DPR nya harus bicara, jangan semau gue," tegas Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) itu.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya