Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Lari Duluan

SELASA, 13 OKTOBER 2020 | 05:15 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

RUPANYA pemerintah menjalankan dua skenario sekaligus. Membeli vaksin yang sudah jadi dan membeli vaksin setengah jadi.

Yang setengah jadi adalah vaksin Sinovac. Yang bekerja sama dengan BUMN Bio Farma Bandung itu.

Minggu ini uji coba Sinovac tahap 3 di Bandung selesai. Artinya, sudah 1.600 orang relawan yang divaksinasi. Masing-masing dua kali suntik.


Sejauh ini tidak ada relawan yang mengalami gangguan efek samping. Tapi untuk kepastiannya masih harus menunggu sampai akhir Desember nanti.

Itulah sebabnya Bio Farma baru bisa mulai memproduksi vaksin Sinovac di pada Januari 2021.

Di samping yang Bio Farma itu, pemerintah ternyata juga membeli vaksin yang sudah jadi. Yang tidak perlu dilakukan lagi uji coba tahap 3 di Indonesia. Uji coba tahap 3-nya sudah dilakukan di Tiongkok.

Pembelian vaksin yang sudah jadi itu dilakukan oleh BUMN Kimia Farma dan swasta nasional Kalbe Farma. Sumber vaksinnya dari dua perusahaan Tiongkok lainnya. Nama dua vaksin itu Sinopharm dan CanSino.

Dua-duanya tidak sama. Yang satu adalah yang perlu disuntikkan dua kali. Seperti Sinovac yang di Bandung itu. Satunya lagi yang kadarnya lebih tinggi, sehingga cukup sekali suntik. Masing-masing ada plus-minusnya. Sama-sama efektifnya.

Yang beli barang jadi itu kelihatannya bisa lebih cepat. Bulan depan barangnya sudah bisa tiba di Indonesia -dan bisa langsung disuntikkan. Yang diperlukan hanyalah tempat penyimpanan vaksin yang memenuhi syarat. Dan itu tidak ada masalah.

Itulah sebabnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan: siapa yang diprioritaskan untuk divaksinasi.

Yakni: tenaga medis. Termasuk petugas yang melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang pernah bersentuhan dengan penderita Covid-19.

Di kelompok ini juga termasuk polisi dan tentara yang berada di gugus tugas Covid-19.

Jumlah mereka sekitar 3,5 juta orang. November beres.

Prioritas berikutnya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat-pejabat dan pengurus kampung. Jumlah mereka ini sekitar 6 juta orang.

Setelah itu, adalah guru dan petugas sekolah di berbagai tingkat. Baru berikutnya lagi anggota DPR, pegawai negeri, dan seterusnya.

Total 350 juta vaksin yang diperlukan. Itu pun karena sudah ada vaksin yang cukup sekali suntik. Jumlah vaksin harus bisa menjangkau 70 persen dari jumlah penduduk. Kalau kurang dari itu bisa jadi akan ada gelombang pandemi berikutnya yang lebih berat -karena virusnya kian kebal.

Untuk bergeraknya kembali ekonomi saya lebih mengharapkan vaksinasi ini dari pada UU Cipta Kerja. Saya membayangkan begitu vaksinasi dilakukan orang merasa terbebas. Lalu bisa bergerak.

Perasaan seperti itu pula yang terjadi di Tiongkok sekarang ini. Di sana yang diprioritaskan adalah siswa-siswa TK, SD, dan seterusnya. Hari-hari ini vaksinasi itu sudah dimulai di Beijing, Shanghai, Hangzhou dan kota besar lainnya.

Saya pun bertanya: mengapa bukan dokter, paramedis dan petugas di garis depan lainnya yang didulukan?

"Mereka sudah divaksinasi duluan. Sekalian untuk uji coba tahap 3 dulu," ujar teman saya di Dalian, kota indah di provinsi Liaoning, dekat Korea.

"Saya pun ingin cepat vaksinasi," katanya. Mengapa? "Ingin cepat ke Indonesia," tambahnya. "Sudah lama tidak ke luar negeri".

Untuk itu ia akan melakukan vaksinasi atas biaya sendiri. Ongkosnya 1.000 renminbi. Atau sekitar Rp 2,5 juta.

Tiongkok membolehkan para pengusaha yang punya bisnis di LN untuk mendapatkan vaksin lebih dulu. Asal, itu tadi, bayar sendiri.

Maka secara bisnis Tiongkok seperti akan lari duluan.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya