Berita

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie/RMOL

Politik

Laporan Terhadap Najwa Shihab Bisa Merusak Bangsa, Kerukunan Dan Menghancurkan Keadilan

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 14:02 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Belenggu kebebasan berpendapat adalah hal yang menghawatirkan di tengah bangsa Indonesia yang menganut asas demokrasi. Bila berpendapat dibatasi, maka bukan tidak mungkin kehidupan berbangsa bisa rusak.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie dalam merespons wawancra kursi kosong Najwa Shihab yang dilaporkan polisi oleh sekelompok orang mengatasnamakan Relawan Jokowi Bersatu.

"Kalau kebiasaan begini dibiarkan bisa rusak kehidupan berbangsa, kebebasan berpendapat, kerukunan bersama dan bahkan keadilan dihacurkan," kata Jimly di akun Twitternya, Selasa (6/10).


Ia pun mempertanyakan sikap relawan tersebut yang mengklaim sebagai representasi presiden.

"Apa kepentingan hukum orang begini untuk mengatasnamakan sikap pejabat?" kritik anggota DPD RI ini.

Di era demokrasi seperti saat ini, berpendapat adalah hak rakyat. Oleh karenanya, ia berharap ada langkah serius yang dilakukan, baik oleh aparat penegak hukum maupun pejabat terkait agar peristiwa lapor melapor dengan persoalan kebebasan berpendapat tak dilakukan sewenang-wenang.

"Kalau dilayani, (akan) merusak hukum dan ke depan mesti dievauasi agar yang begini bisa dipidana penjeraan," tandasnya.

Sebelumnya, Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab atas dugaan perundungan terhadap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam wawancara kursi kosongnya beberapa waktu lalu.

Namun laporan yang dilayangkan pada Selasa (6/10) itu ditolak Polda Metro Jaya dan meminta hal tersebut dibawa terlebih dahulu ke Dewan Pers.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Keakraban Prabowo dan Megawati di Hari Lahir Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 14:21

Hasto Soroti Fiskal hingga Demokrasi Tanggapi Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Senin, 01 Juni 2026 | 14:19

Patroli Jalan Kaki Berujung Penangkapan Anggota KKB Intan Jaya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:43

PDIP: Kehadiran Megawati di Istana Tak Terkait Oposisi atau Koalisi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:38

Prabowo Dorong Transformasi Nasional Menuju Ekonomi Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 13:37

Keandalan Listrik Jadi Prioritas untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:31

Kenapa 1 Juni Ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila? Ini Sejarah dan Alasannya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:30

Kontroversi LCC Empat Pilar MPR Berlanjut ke Pengadilan, Sidang Dimulai Besok

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Kembalikan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Lenteng Agung Arah Depok Ditutup hingga Selasa Pagi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:21

Selengkapnya