Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi/Net

Nusantara

Ketua DPRD DKI Minta Pembahasan RUU Penanggulangan Covid-19 Dipercepat

RABU, 07 OKTOBER 2020 | 07:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta, akan melanjutkan Rapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19, Rabu (7/10).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi berharap di pertengahan Oktober seluruh isi dari RUU Penanggulangan Covid-19 sudah rampung dan dapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya sudah meminta Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI agar bergerak cepat dan efektif dalam membahas pasal per pasal dalam draf naskah akademik Rancangan Perda Penanggulangan Covid-19," ujar Prasetio melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (7/10).


Meski begitu, Prasetio tetap menekankan agar seluruh jajaran DPRD yang terlibat dalam pembahasan untuk meneliti betul pada usulan pasal jaminan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

"Bagaimana mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu pemberian bantuan sosial di lapangan harus diatur secara komperhensif," sambung politisi PDI Perjuangan itu.

Adapun jika sesuai jadwal, Raperda penanggulangan Covid-19 akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat Paripurna pada tanggal 13 Oktober mendatang.

Kehadiran Perda ini diharapkan dapat menaungi berbagai kebijakan serta memberikan kekuatan hukum kepada aparat untuk mendisiplinkan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya