Berita

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran, Matrohupi/RMOLLampung

Politik

Wajib Dukung Dendi-Marzuki, Kader PKB Pesawaran Yang Mbalelo Bakal Dapat Sanksi Tegas

MINGGU, 04 OKTOBER 2020 | 04:08 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebuah ultimatum dikeluarkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pesawaran, Matrohupi, kepada seluruh kadernya. 

Ia tidak akan segan untuk memberikan sanksi berat kepada kader yang mbalelo alias melenceng dari arahan partai.

"Saya berpesan kepada seluruh kader Kebangkitan Bangsa, baik dari seluruh jajaran DPC, semua anggota fraksi sampai ke tingkat ranting, PAC, untuk senantiasa tegak lurus dan istiqomah mengawal kebijakan partai untuk mendukung Dendi Ramadhona dan Marzuki," kata dia saat diwawancarai seusai konsolidasi partai pengusung, di Kecamatan Waylima, Sabtu (3/10).


Ditambahkan Matrohupi, dirinya bahkan tak segan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada para kader yang ada di fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran, jika memang terbukti membelot dengan mendukung calon lain dalam pilkada kali ini.

"Apapun kebijakan partai itu harus diikuti, harus tunduk, takzim, samiknawatokna, dan ketidaksetiaan terhadap kebijakan partai, pembangkang terhadap kebijakan partai itu merupakan penghianatan, dan itu harus kita beri sanksi," tegas dia, dikutip Kantor Berita RMOLLampung.

"Kalau memang anggota dewannya sudah terbukti secara sah, legal, ada barang buktinya, ada saksinya memang mereka tidak mengindahkan instruksi partai. Itu akan kita proses untuk segera kita PAW," imbuhnya. 

Selain itu, dirinya juga mengomentari perihal salah seorang mantan anggota DPRD Pesawaran yang juga mantan kader PKB, Feby Arisma.

Dikatakan Ipi, sapaan akrabnya, Feby Arisma sejak beberapa tahun yang lalu sudah bukan lagi kader dari partai yang ia pimpin tersebut.

"Feby Arisma itu bukan kader PKB, dulu iya (kader-red), nah semenjak tahun 2016 dia tidak lagi masuk kedalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa," jelas dia.

"Artinya apapun yang terjadi, statement apapun, sikap apapun terkait keputusan politiknya itu bukan lagi atas nama partai, tapi atas nama pribadi," tutupnya. 

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya