Berita

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko/Net

Politik

Moeldoko Kerdilkan SDM Pemerintah Dengan Sebut KAMI Ganggu Stabilitas Politik

SABTU, 03 OKTOBER 2020 | 20:51 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko dinilai terlalu mengada-ada jika menyebut Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) menganggu stabilitas politik.

Disisi lain, pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden itu seperti mengkerdilkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki negara seperti BIN, TNI dan Polri.

“Lingkaran istana itu sudah punya SDM yang lengkap untuk mendeteksi apapun yang terjadi di NKRI,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (3/10).


Padahal, kata Adib, apa yang dilakukan oleh Gatot Nurmantyo melalui KAMI hanyalah bagian yang menegaskan kalau sistem demokrasi di Indonesia sehat. Di sisi lain. kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh UU.

“Secara komunikasi politik KAMI inikan hanya kewajiban untuk mengingatkan penguasa untuk melakukan perbaikan,” ujarnya.

Sehingga Adib menambahkan, seharusnya pemerintah ataupun Moeldoko tidak perlu membesar-bersarkan persoalan, karena langkah dan gerak KAMI adalah bagian dari dinamika kehidupan Indonesia dalam berdemokrasi.

Sebelumnya, Moeldoko berkomentar mengenai kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) baru-baru ini. Menurut Moeldoko tidak ada yang salah dengan pembentukan kelompok tersebut.

Namun Moeldoko mengatakan, lain ceritanya jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak. Adapun hal yang harus diperhatikan, kata Moeldoko ialah gagasan yang diusulkan kelompok tersebut.

"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya