Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai, meminta Menko Polhukam Mahfud MD untuk tutup mulut soal Intan Jaya dan Papua/Net
Pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, soal situasi di Intan Jaya, Papua, menuai kritik keras.
Mahfud menerima laporan situasi di Intan Jaya sudah kembali stabil. Mahfud juga mendengar kabar kalau Bupati Intan Jaya, Natalius Tabuni, mengendalikan pemerintahan dari luar daerah.
Belakangan, pernyataan Mahfud tersebut sudah dimentahkan dan diklarifikasi langsung oleh Bupati Natalius Tabuni.
Pernyataan Mahfud tersebut kontan dikecam oleh aktivis Papua, Natalius Pigai. Sebagai Menko Polhukam, kata Pigai, Mahfud MD seharusnya bertanya kepada Gubernur atau Bupati. Atau datang melihat langsung situasi keamanan di Papua, baru bisa objektif berkomentar.
"Menko Polhukam seharusnya bisa saja memanggil Kepala Daerah yang bersangkutan. Sampai saat ini Mendagri saja belum tegur karena memang tidak ada yang salah," ucap Pigai
kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/10).
Pigai memastikan para pemimpin di Papua sudah kerja maksimal, meskipun selalu ditekan dari segala penjuru. Mulai dari kondisi medan yang berat, penetrasi kapital, hegemoni sipil, militer, bahkan combatan, juga rakyat.
Para Bupati, lanjut mantan anggota Komisi Hak Asasi Manusia ini, selalu bekerja keras menjaga keamanan dan ketentraman daerah.
"Tidak mudah jadi kepala daerah di Papua. Semua pencuri dan penjahat serbu Papua. Seharusnya Menko Polhukan mengayomi, memberi dorongan, dan apresiasi kepada pemimpin di wilayah perang atau daerah operasi militer yang bekerja keras jaga daerah," tambahnya.
Dituturkan Pigai, konflik di Intan Jaya bukan baru pertama kali terjadi. Sejak akhir tahun lalu keamanan di Intan Jaya makin tidak stabil.
"Banyak warga yang meninggal dibunuh, dianiaya, dan banyak TNI yang terbunuh oleh combatan. Menurut catatan saya tidak kurang lebih 17 orang termasuk Kopasus. Dan Bupati selalu mengabdi di tempat tugas Sugapa Intan Jaya," terang Pigai.
Menurut Pigai, kondisi ini tercipta karena grand design politik dan keamanan yang salah di Papua dalam kepemimpinan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam.
"Saya minta Mahfud tutup mulut, ucapkan keinginan atau titipan orang-orang tidak bertanggungjawab," tegasnya.
Pigai pun akhirnya menilai wajar jika ternyata pihak Istana mulai mengabaikan peran Mahfud sebagai Menko Polhukam, karena tidak kompeten. Sehingga sudah saatnya Mahfud MD mundur atau dihentikan dari jabatannya
"Saya kira Menko Polhukam sudah tidak dipakai Istana atau bawahan insubordinasi," tandas Natalius Pigai.
