Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Adalah Kunci

Tujuan pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dimaksudkan agar menjadi Bhayangkara Demokrasi atau mengawal berjalannya demokrasi sehat di Indonesia.

“Jadi penegakan hukum yang berkeadilan adalah kunci,” kata mantan jurubicara Presiden ke-4 Abdurahman Wahid, Adhie Massardi, saat berbicara dalam program 'Tanya Jawab Cak Ulung' yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/10).

Sebagai bhayangkara pengawal demokrasi, dengan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai kunci, Polri harus mampu menjalankan penegakan hukum yang berintegritas. Sesuai dengan asas kesamaan setiap orang di mata hukum atau equality before the law.

”Perlu pengawalan penegak hukum yang berintegritas. Siapapun yang bersalah harus ditindak. Jadi itu selain menjaga kamtibmas, Polri juga mengawal demokrasi,” tegas Adhie.

Polri juga memiliki andil dalam menciptakan pemimpin-pemimpin daerah maupun tingkat nasional yang berkualitas yang dihasilkan melalui Pemilihan Umum. Dengan cara proporsional dalam melakukan penegakan hukum.

Seperti menindak politik uang, politik transaksional, dan hal lain yang merusak sistem demokrasi.

“Nah Polisi harus bertindak. Dengan begitu, yang bertarung (dalam Pemilu) itu fair, jujur, dan pasti akan lahir pemimpin-pemimpin berkualitas,” jelas Adhie.

Sebaliknya, jika Polri hanya diam atau pura-pura menutup mata melihat praktik curang para calon pemimpin yang 'berselingkuh' dengan penyelenggara pemilu untuk meraih kemenangan, maka bisa dipastikan tujuan pemisahan Polri dari ABRI belum terealisasi dengan baik.