Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen/Net

Politik

Samuel F Silaen: Diksi Kebangkitan Komunis Jadi 'Jualan' KAMI Agar Mendapat Simpati Rakyat

KAMIS, 01 OKTOBER 2020 | 15:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Narasi kebangkitan komunis atau PKI yang belakangan rajin disuarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai kritikan.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, narasi komunis seakan menjadi strategi pemasaran agar koalisi yang digagas mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo cs didukung publik.

"Jualan KAMI dengan memakai diksi bangkitnya komunis dengan dibungkus kedok jubah agama bagian dari strategi pemasaran supaya jualan laku diterima rakyat, dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat," kata Samuel F Silaen dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Kamis (1/10).


Soal kebangkitan komunis, Silaen mengaku sudah berkali-kali menyuarakan agar yang terlibat langsung dalam penumpasan PKI angkat bicara secara gamblang kepada publik. Hal itu semata-mata agar persoalan komunis atau PKI selesai.

Sebab, Silaen merasa diksi PKI selalu keluar setiap pergantian kepemimpinan di Indonesia.

"PKI ini selalu dipolitisir menjadi dagangan untuk jualan di tengah masyarakat. Rakyat selalu dicekoki informasi yang menakutkan. Simpang-siur soal kebenaran sejarah selalu dijadikan debat kusir tanpa rekonsiliasi kebenaran," ungkap Silaen.

Oleh karenanya, ia berharap aparat penegak hukum bertindak sesuai koridor hukum yang ada dalam mengatasi isu yang seakan menjadi langganan tiap tahunnya.

"Aparat penegak hukum jangan sampai terbelah atau lalai untuk menangkap esensi yang sedang dibangun oleh ormas KAMI. Aparat jangan bertindak di luar aturan hukum yang berlaku, pastikan hukum harus jadi panglima. Hukum tak boleh diskriminatif terhadap semua warga negara," pinta Silaen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya