Berita

Mahasiswa Lampung minta pilkada ditunda/RMOLLampung

Politik

Meluas Ke Daerah, Giliran Mahasiswa Ngadep Ke Wakil Rakyat Minta Pilkada Ditunda

RABU, 30 SEPTEMBER 2020 | 22:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Seruan terkait penundaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di tengah pandemi Covid-19 turut disampaikan mahasiswa daerah.

Dengan alasan wabah Covid-19 belum mereda, desakan penundaan tersebut dilakukan massa dari Aliansi Kemanusiaan Lampung yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung.

"Kami Aliansi kemanusiaan Lampung yang terdiri dari mahasiswa Universitas Malahayati, STKIP dan juga Kampus Darmajaya menuntut kepada KPU RI agar menunda pelaksanaan Pilkada Serentak," kata Koordinator Lapangan, Irfan Fauzi Rachman seperti diberitakan Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (30/9).


Massa menuntut DPRD menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Pusat untuk menunda pilkada serentak dengan segera mengeluarkan Perppu Pilkada.

Perwakilan massa aksi ditemui Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal. Mendapat aspirasi tersebut, politisi Demokrat itu pun mengaku sependapat dengan penundaan pilkada bagi daerah yang memiliki tingkat peningkatan pasien Covid-19 tinggi.

"Saya ingin pemerintah meninjau kembali tentang Pilkada serentak untuk melakukan pemetaan, tidak harus generalisasi tapi untuk daerah-daerah yang tidak naik kurva pasiennya dapat dilakukan pemilihan,” kata Yozi Rizal.

Pada dasarnya, ia menganggap sah-sah saja pilkada tetap dijalankan, tetapi dengan catatan di daerah yang tidak terlalu banyak pasien Covid-19.

"Pasti memiliki harapan yang sama antara pihak aksi ataupun pihak dari Komisi I yang menerima, yaitu agar pilkada serentak ditunda bagi wilayah yang potensi terpaparnya masih tinggi," ujarnya.

"Untuk tuntuntan adik-adik mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Kemanusiaan akan disampaikan pada anggota-anggota dewan yang lain, kemungkinan minggu depan, karena hari ini hingga seminggu ke depan anggota dewan tidak berada di tempat, dikarenakan sedang Bimtek," jelasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya