Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono Serukan Buruh Dan Parpol Tolak PSBB Ketat Anies Baswedan

RABU, 30 SEPTEMBER 2020 | 15:55 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyerukan kepada buruh dan partai politik di DKI Jakarta untuk menolak kebijakan PSBB ketat yang diberlakukan Anies Baswedan dalam menangani pandemi Covid-19.

Arief menilai, akibat dari kebijakan Anies terhadap PSBB ketat telah menyebabkan kerugian bagikaum Buruh.

Disamping itu, Anies dianggap membangkang pada Presiden Jokowi.


“(Anies) membuat kebijakan PSBB ketat di Jakarta tanpa meminta izin pemerintah pusat dan hanya Anies Baswedan yang membuat aturan PSBB ketat dari seluruh kepala daerah di Indonesia,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9).

Arief yang kini sebagai Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) itu khawatir, sikap Anies yang membangkang kepada Presiden diikuti oleh semua Kepala Daerah.

“Kedepan bukan cuma kebijakan PSBB saja mereka mbalelo tapi nantinya juga pada kebijakan lainnya,” ujar Arief mengingatkan.

Sepengamatan Arief, akibat PSBB ketat yang diterapkan Anies di DKI Jakarta, disamping mampu menekan laju penularan Covid-19, di sisi lain juga menyebabkan PHK besar-besaran pada pekerja di Jakarta.

Belum lagi, sambung Arief, pengusaha restoran yang berada di Mall sudah mulai mengeluh dengan sepinya usaha dan pajak pemprov DKI yang mencekik mereka disaat ini akibat sepinya pengunjung akibat PSBB Ketat pertama dan PSBB ketat.

“LPPC19-PEN menyerukan pada pimpinan parpol di DKI Jakarta agar segera mengelar hak angket untuk menanyakan kebijakan Anies Baswedan yang sudah banyak merugikan masyarakat dalam hal Penanganan Covid 19,” demikian seruan Arief.

“Bagi Kawan-kawan serikat buruh perlu tahu bahwa kebijakan Anies Baswedan telah menyebabkan dampak PHK besar-besaran dan diiimbau agar melakukan aksi aksi penolakan PSBB ketat  yang dilakukan oleh Gubenur DKI Jakarta,” sambungnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya