Baliho Eri-Armuji dengan diserta gambar Walikota Suarabaya, Tri Rismaharini/RMOLJatim
Gambar Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, terlihat di beberapa baliho bersama pasangan calon, Eri Cahyadi-Armuji. Bawaslu pun diminta menertibkan baliho-baliho tersebut.
Jika tidak, Risma yang harus mundur dari posisi Walikota Surabaya guna menghindari penyalahgunaan wewenang maupun korupsi uang rakyat di Pilwali Surabaya 2020.
Menurut praktisi hukum asal Surabaya, Abdul Malik, saat ini banyak ditemui alat peraga kampanye (APK) dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya nomor urut 1, Eri Cahyadi-Armuji, yang memasang gambar Walikota Risma.
"Banyak ditemui di mana-mana. Di dekat rumah saya juga ada gambarnya Bu Risma dengan calon walikota Eri Cahyadi," ujar Abdul Malik, Minggu (27/9).
Pemasangan gambar atau foto Walikota Risma bersama paslon Eri-Armuji (ErJi) di berbagai APK harus ditindak tegas oleh Bawaslu, Linmas, dan Satpol PP Kota Surabaya
"Bu Risma tahu, tapi dibiarkan. Ini harus ditindak tegas. Bawaslu, Linmas, dan Satpol PP harus bertindak tegas dan mencopot APK paslon yang memasang foto atau gambar Walikota Risma. Karena ini pelanggaran," tegasnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJatim.
Apalagi, pemasangan gambar Risma juga bisa membuat ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemkot Surabaya.
"ASN di Pemkot Surabaya bisa tidak netral, karena pimpinannya seperti itu. Mereka yang tidak mematuhi walikota, takut dikenakan sanksi, sehingga mereka sudah tidak netral lagi. Oleh karena itu, baliho APK bergambar Risma harus segera dicopot," terangnya.
Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur ini menduga, ketidaknetralan Walikota Risma yang lebih condong ke Eri, bisa mengarah ke penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta tindak pidana korupsi.
Karena perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2020 disusun di era Eri saat menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
"Polisi, kejaksaan harus turun menyelidiki. Dan KPK harus memantau. Aparat penegak hukum tugasnya bukan hanya penindakan, tapi juga melakukan pencegahan. Penggelontoran dana PAK APBD pada proyek-proyek itu wajib dipelototi, wajib diantisipasi. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu," jelas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur ini.
Warga Surabaya utara ini kembali menegaskan, memasang foto Walikota Risma bersanding dengan paslon Eri Cahyadi di APK adalah tidak bagus.
Jika Risma memang ingin membantu mantan anak buahnya di Pemkot itu dalam Pilwali Surabaya 2020, maka Risma harus dengan berani dan tegas untuk mundur dari posisi walikota. Kemudian menyerahkannya kepada pelaksana tugas atau Plt Walikota Surabaya dalam hal ini adalah Wakil Walikota, Wisnu Sakti Buana.
"Kalau memang mau membantu Eri Cahyadi, Bu Risma ya harus mundur saja dari Wali Kota Surabaya. Itu lebih
gentleman. Kasihkan Plt Walikota kepada Whisnu Sakti Buana.
Ojok digandoli tok ngono (Jangan berat melepaskan jabatan walikota)," katanya.
"Kalau Bu Risma ingin mengawal anak emasnya (Eri Cahyadi) di pilwali, ya harus mengundurkan diri dari walikota dan memilih menjadi ketua tim suksesnya Eri. Itu yang benar. Lebih
gentleman dan jelas arahnya," tandas Malik.
