DPRD Jabar Lebih Cemaskan Penyebaran Covid-19 Dibanding Bentrok Antarpendukung Di Pilkada Serentak 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi membuat tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bisa dibilang mudah.

Sebb, KPU tak hanya menjaga pesta demokrasi berlangsung jujur dan adil tanpa menimbulkan kerusuhan, tapi juga harus memastikan masyarakat aman dari ancaman virus Covid-19.

Demikian disampaikan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar), Nasir, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (26/9).

Setiap Pilkada, kata Nasir, selalu dibayangi kekhawatiran terjadi kerusuhan antarpendukung kandidat. Namun untuk saat ini, yang lebih dia khawatirkan justru munculnya klaster baru Covid-19 akibat paslon, penyelenggara Pilkada, serta masyarakat mengabaikan protokol kesehatan.

"Kalau kekhawatiran kerusuhan saya pikir dalam pelaksanaannya KPU sudah berpengalaman, Polisi juga sudah berpengalaman menanggulangi hal-hal seperti itu," kata politikus asal Majalengka itu.

Oleh karena itu, imbuh Nasir, pihaknya menekankan ke KPU, pada pelaksanaannya nanti protokol kesehatan perlu diterapkan secara benar. Karena belum ada yang bisa memastikan Pilkada tak akan jadi sarana penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

"Harus diantisipasi sebaik mungkin, seperti melakukan protokol kesehatan secara ketat," tegasnya.

Untuk itu, Nasir mendorong KPU agar melakukan simulasi sehingga mempunyai gambaran saat pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang. Semua harus dilakukan sesuai protokol kesehatan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat menambahkan, KPU harus bekerja sama dengan gugus tugas penanggulangan Covid-19. Sehingga, pelaksanakan protokol kesehatan di Pilkada benar-benar dilakukan.

"Harus benar-benar disiplin. Semua pihak harus benar-benar disiplin, Pilkada berjalan lancar. Serta mencegah Pilkada menjadi klaster baru," pungkasnya.