Pemimpin oposisi utama Belarusia, Svetlana Tikhanovskaya/Net
Pemimpin oposisi utama Belarusia, Svetlana Tikhanovskaya, kembali beraksi mengajak negara-negara Uni Eropa agar segera memberi sanksi kepada sejumlah pejabat yang ia tuding terlibat dalam kecurangan pemilihan presiden Belarusia Agustus lalu.
Tikhanovskaya mengatakan hal tersebut saat melakukan perjalanan ke Brussel untuk menantang menteri luar negeri blok itu agar menunjukkan keberaniannya.
Hingga saat ini, Uni Eropa belum menindaklanjuti ancaman untuk menjatuhkan sanksi pada daftar sekitar 40 pejabat Belarusia yang diduga ikut andil dalam kecurangan, walaupun protes massal terus berlangsung.
“Para pemimpin Uni Eropa memiliki alasan untuk tidak memaksakan sanksi, tetapi saya meminta mereka untuk lebih berani,†kata pemimpin oposisi Belarusia Sviatlana Tsikhanouskaya, yang melarikan diri ke Lituania setelah pemilu. Ia mengatakan hal itu kepada wartawan setelah bertemu dengan para menteri luar negeri UE, seperti dikutip dari
AFP, Senin (21/9).
“Sanksi itu sangat penting dalam perjuangan kami, menjadi bagian dari desakan kepada pemerintah untuk memulai dialog dengan kami di dewan oposisi,†lanjutnya.
UE mengatakan pada akhir Agustus lalu bahwa mereka akan memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan pada pejabat Belarusia, tetapi sanksi itu membutuhkan kesepakatan di antara 27 negara anggota.
Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Linkevicius, salah satu pendukung terkuat untuk sanksi Belarusia, mengatakan ia berharap negara-negara Uni Eropa lainnya tidak akan membiarkan Uni Eropa berada dalam ketidakpastian.
Presiden Lithuania, Polandia, dan Rumania, mengatakan pada hari Senin (21/9) waktu setempat, bahwa mereka akan meminta para pemimpin Uni Eropa pada pertemuan puncak minggu ini untuk menawarkan paket dukungan ekonomi bagi Belarus jika mengadakan pemilihan demokratis.
Dukungan ekonomi yang ditawarkan itu mencakup perdagangan yang menguntungkan dengan UE, perjalanan bebas visa, dan dukungan sebagai calon Organisasi Perdagangan Dunia.
Siprus mengatakan mendukung sanksi terhadap Belarus tetapi mereka juga ingin blok itu bertindak atas Turki.
“Reaksi kami terhadap segala jenis pelanggaran, nilai-nilai dasar dan prinsip, tidak bisa a la carte. Itu memerlukan konsistensi,†kata Menteri Luar Negeri Siprus Nikos Christodoulides.
Menurut rencana, para pemimpin Uni Eropa akan membahas masalah Siprus pada hari Kamis (24/9) di pertemuan puncak. Para diplomat UE mengatakan Jerman khawatir sanksi akan merusak kemajuan diplomatik dalam meredakan ketegangan dengan Ankara.
