Data badan usaha tahun 2018 dan data anggaran tahun 2019/Ist
Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah dan masyarakat di bidang jasa konstruksi. Salah satu yang penting adalah pemerataan proyek yang lebih adil guna mengurangi ketimpangan di pulau Jawa.
Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (BPD Gapensi) Jawa Timur, H. Agus Gendroyono, menggambarkan kondisi ketimpangan jasa konstruksi dengan piramida terbalik.
"Sekitar 1% dari kontraktor kualifikasi besar menikmati 85% proyek yang ada di seluruh Tanah Air. Kondisi semakin diperparah oleh jurang antara kontraktor Jawa dan non-Jawa. Bahkan banyak proyek besar di luar Jawa dimenangkan oleh kontraktor dari Jawa," jelasnya kepada wartawan, Senin (21/9).
Ia menyadari bahwa sistem yang ada sekarang masih memenangkan kontraktor yang berdasar pada harga termurah adalah cara terbaik untuk mencegah biaya proyek semakin membengkak dan tanpa kendali. Namun, kata dia, harus ada cara lain untuk melakukan pemerataan, dan tak didominasi oleh kontraktor besar.
Untuk itu, ia menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dia berharap lembaga yang kini sedang dibentuk pemerintah yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dapat memainkan peranan penting soal pemerataan.
"Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) harus segera dilakukan dengan mengintegrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber-SNI, peralatan kerja yang efisien, dan berstandar tinggi keselamatan," jelasnya.
Tahap ini, jelasnya, harus dimulai dengan memanfaatkan semua data elektronik setiap individu maupun badan usaha. Dengan demikian tidak ada data yang mubazir atau harus disiapkan berulang kali setiap tender dilakukan, bahkan dengan pokja yang sama.
"Kemudian sistem lelang yang terintegrasi merupakan jawaban atas penyederhanaan, sekaligus mampu melibatkan kontraktor yang lebih luas dari seluruh Tanah Air," urainya.
Agus Gendroyono menyadari bahwa hal ini perlu dirumuskan bersama sehingga mendapat logaritma yang adil dan bertanggung jawab agar pemerataan dan keadilan bisa terwujud.
Agus setuju dengan harapan bahwa akselarasi proyek-proyek strategis nasional yang ada di daerah menjadi cara ampuh untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi. Apalagi bila kemitraan proyek besar dengan penyedia lokal sudah menjadi kewajiban bagi siapa pun yang mengerjakan.
"Presiden sendiri sudah memerintahkan bhwa proyek strategis nasional di daerah harus membuka lapangan kerja, baik untuk tenaga kerja, maupun dunia usaha. Ke depan, proyek-proyek nasional, daerah sampai ke proyek terkecil di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, adil dan merata," tandasnya.
