Soal Penundaan Pilkada, Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Pusat Pertimbangkan Usulan Masyarakat

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah pusat mempertimbangkan usulan sejumlah pihak terkait penundaan Pilkada Serentak 2020.

Menurut Ganjar, penundaan Pilkada tersebut sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Namun, tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada.

"Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Silakan dari Kementerian, Pemerintah Pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini memang sangat bahaya," kata Ganjar, di Semarang (21/9), dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Ganjar pun mencontohkan klaster Covid-19 di Boyolali. Di klaster tersebut, ada anggota Panwaslu yang positif Covid-19. Artinya, potensi penyebaran Covid-19 pada perhelatan Pilkada sangat mungkin terjadi.

Oleh karenanya, dia pernah menyarankan agar Pilkada dapat digelar secara virtual. Atau, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara. Di daerah zona merah, maka pelaksanaannya bisa ditunda.

"Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu, tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster Pilkada," pungkasnya.

Berdasar informasi yang dihimpun, usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 disampaikan oleh sejumlah pihak. Salah satunya dari PBNU yang meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sampai masa darurat Covid-19 terlewati.

Usulan penundaan Pilkada Serentak juga disampaikan PP Muhammadiyah. Organisasi keagamaan di Indonesia ini meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan melakukan penundaan demi keselamatan masyarakat Indonesia.