PKS Desak Jokowi Pilih Orkestrasi Atau Tunda Pikada

Pemerintah didesak untuk segera mengambil sikap tegas apakah akan melakukan orkestri pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 atau menuda pelaksanaan pilkada 9 Desember nanti. Pilhan ini harus segera putuskan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Orkrestrasi yang dimaksud adalah adanya ketegasan dalam guidance atau peraturan kepada peserta agar tidak mengumpulkan orang-orang dalam jumlah banyak, dan juga adanya hukuman bagi pelaku pelanggar, termasuk tidak memperbolehkan konser musik dalam kampanye politik.

"Kita sebelumnya terlalu over confiedent bisa menjalankan Pilkada 2020 pada masa pandemi. Perlu evaluasi, oleh karena itu saya mendesak pemerintah untuk segera mengorkrestasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan disiplin protokol Covid-19 atau tunda saja tahun depan," ujar anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Senin (21/9).

Ketua DPP PKS ini mengatakan, dirinya sudah mulai melihat potensi ledakan besar klaster pilkada yang paling buruk karena akan diikuti oleh 1.468 calon dari total 734 pasangan peserta pilkada dan melibatkan 100 juta penduduk Indonesia.

"Setelah beberapa tahapan berjalan saya merasa kita belum siap, semakin tingginya positive rate Covid-19 di Indonesia dan pelajaran dari pendaftaran peserta Pilkada pada 4-6 September yang amburadul sebaiknya sudah selayaknya ada alternatif kebijakan yang lebih baik untuk keselamatan masyarakat," kata Mardani.

Dia menilai, lantaran pemerintah dan penyelenggara pemilu tidak bisa tegas dan lugas membuat aturan sesuai protokol Covid-19 maka untuk meminimalisir dampak penyebaran lebih besar tersebut diperlukan orkrestrasi. Karena itu, Jokowi didesak untuk melakukan orkestrasi pilkada dalam rangka mengantisipasi bencana kematian masyarakat lebih banyak.

"Pilihan kebijakan politik yang beresiko dalam situasi ekstrim seperti ini sangat membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan payung hukum yang jelas dan tidak abu-abu lagi," tegasnya.

"Jangan sampai mengorbankan ribuan nyawa rakyat bahkan jutaan untuk kepentingan elitis semata. Tunda Pilkada 2020 atau Pak Jokowi mengorkrestasi lebih baik lagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Kemendagri, pemerintah daerah dan semua unsur yang terlibat seperti Satpol PP dan organisasi masyarakat lainnya," demikian Mardani Ali Sera.