Aksi protes di Thailand pada Sabtu, 19 September 2020/Net
Akhir pekan Thailand digempur dengan protes besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu orang. Mereka menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan reformasi monarki.
Dari perkiraan wartawan Reuters, setidaknya ada 30 ribu orang yang turun ke jalan pada Sabtu (19/9).
Namun pihak penyelenggaran menyebut ada lebih dari 50 ribu orang dan polisi mengklaim 18 ribu orang. Meski begitu, protes itu tetap menjadi yang terbesar sejak Prayuth mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014.
"Kecuali jika monarki berada di bawah konstitusi, kami tidak akan pernah mencapai demokrasi sejati," ujar pemimpin protes sekaligus pengacara hak asasi manusia, Arnon Nampa kepada kerumunan di depan Grand Palace, Bangkok.
Dalam seruannya, Arnon dan para pengunjuk rasa mendesak agar anggaran kerajaan dipotong dan perubahan konstitusi yang menempatkan raja di bawahnya.
Arnon mengatakan, aksi akan dilanjutkan pada Minggu (20/9), di mana para pengunjuk rasa akan berkumpul di Gedung Pemerintahan sembari menempatkan plakat peringatan kurningan sembari menggemakan kata-kata para pemimpin pada 1932 untuk mengakhiri monarki absolut.
"Negara milik rakyat, bukan monarki," begitu seruan yang digemakan para pengunjuk rasa.
“Saya di sini untuk memperjuangkan masa depan anak dan cucu saya. Saya berharap pada saat saya mati, mereka akan bebas," kata Tasawan Suebthai, 68 tahun, mengenakan baju merah dengan jimat di lehernya yang dia harap bisa menangkal peluru.
Menanggapi protes, otoritas Thailand mengatakan, mereka mengkritik monarki tidak dapat diterima telah melanggar hukum lese majeste dan dapat dipenjara.
Tetapi sejauh ini, protes dilakukan secara damai, walaupun ada lebih dari selusin pemimpin aksi ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan tanpa melibatkan hukum tersebut.
"Orang dapat memprotes tetapi mereka harus melakukannya dengan damai dan sesuai hukum," terang jurubicara pemerintah Anucha Burapachaisri.
Aksi protes di Thailand sudah mulai terjadi sejak pertengahan Juli. Sejak saat itu, mereka mengkritik Raja Maha Vajiralongkorn yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Eropa sejak naik takhta pada 2016.
