Bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Merauke, Hendrik Mahuze dan Edi Santosa/Net
Maraknya isu yang menyebut akan adanya pergantian struktur Pegawai Negeri Sipil apabila Hendrikus Mahuze dan Edy Santosa (Hermes) terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merauke langsung dibantah oleh pihak Hermes.
Saat diwawancarai Kantor Berita RMOLPapua melalui telepon seluler, Jumat (18/9), Hendrik Mahuze menyatakan, isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar. Bahkan terkesan dilebih-lebihkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Sebagai salah satu kandidat bakal calon Bupati Merauke saya mengerti tentang aturan pemerintahan. Kita tidak bisa memindahkan orang atau memecat orang tanpa adanya regulasi atau aturan,†tegasnya.
Dirinya mengatakan, siapapun dia dan apapun jabatannya di Kabupaten Merauke ini, tidak akan dapat dengan mudah untuk memindahkan pegawai.
Sehingga ketika dirinya dan Edy Santosa terpilih nanti, apabila seorang pegawai memiliki kompetensi yang baik pasti akan dipakai meskipun pegawai tersebut berseberangan secara politik dengannya.
Apalagi menurutnya saat ini telah ada regulasi yang mengharusnkan pegawai dengan jabatan eselon dua, dalam mendapatkan jabatannya harus melalui proses lelang. Sehingga baginya tidak mungkin untuk menunjuk pegawai menduduki jabatan tertentu sesuka hati.
“Saya sebagai kandidat ketika besok masyarakat memberikan amanah itu kapada saya dan Tuhan merestui, semua orang yang ada di sini baik pegawai negeri maupun siapapun yang ada di tanah ini saya pikir tidak semudah itu jika ingin memindahkan pegawai," terang Hendrik.
"Ketika pegawai itu punya kompetensi yang baik kenapa tidak kita pakai? Ketika dia besok berseberangan dengan saya, artinya berseberangan politik dengan saya, saya pikir ada hal-hal yang perlu untuk kita komunikasikan,†sambungnya.
Hendrik menambahkan, ketika kelak terpilih, ia dan Edy Santosa akan menunjukkan kinerja pada 100 hari pertama, yaitu dengan terlabih dahulu membenahi birokrasi dengan menempatkan orang-orang yang mampu bekerja dengan baik untuk dapat melayani seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke.
“Karena pemerintah hadir itu untuk melayani bukan untuk dilayani. Sehingga penataan-penataan organisasi di dalam Pemerintah Daerah ini sendiri ini perlu untuk kita lakukan, agar orang yang bekerja di setiap SKPD yang ada itu betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat,†pungkasnya.
