Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMAPI) Edi Mulyadi/Repro
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan diminta tidak perlu naik pitam atas reaksi publik yang mengkritisi perannya untuk menangani pandemi Covid-19 di 9 provinsi sebagaimana diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demikian disampaikan Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMAPI) Edi Mulyadi dalam postingan Youtube di Mimbar Tube Chanel, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/9).
"Opung, saya mau kasih tau ya, kalau rakyat ngasih komentar sama pejabat publik itu ya normal sajalah," ujar Edi Mulyadi.
Dedi lantas menyinggung status Luhut yang notabene adalah penyelenggara negara dalam hal ini pembantu Presiden yang seharusnya faham hakikat seorang pejabat negara.
Menurutnya, pejabat negara itu mulai dari gaji hingga fasilitas yang digunakannya itu berasal dari uang rakyat.
"Sehebat apapun jabatannya mau Menko kek, mau tambah Maritim kek, mau tambah Investasi kek, apalagi mau sebut presiden kek, apapun lah kalau pejabat publik, ya mohon maaf namanya pelayan, pelayan apa? Abdi, abdi rakyat," kata Edi Mulyadi.
"Kenapa? yang bayarin kalian semua itu mau duitnya, gajinya, fasilitasnya, segala macamnya itu rakyat, lewat pajak, saya rakyat Indonesia salah satu dari 270 juta rakyat Indonesia yang bayarin kalian semua. Normal wajar gitu ya," sambungnya.
Dedi mencontohkan bagaimana seharusnya reaksi seorang pejabat negara yang sejatinya adalah pelayan bagi rakyatnya. Karena itu, tidak semestinya merespons kritikan publik dengan marah-marah.
"Gini nih, Opung (Luhut) di kantor nih di Kemenko Marves ada anak buah yang menurut Opung kerjanya gak beres, gak becus, Opung marah kan, marah, normal, karena Opung adalah pimpinannya dia," jelasnya.
"Padahal kalau mau jujur, sorry banget Opung ya, anak buah di kantor itu bukan Opung yang bayar, mohon maaf ya, yang bayar negara, tetap rakyat Indonesia," imbuh dia.
"Apalagi kami rakyat Indonesia, boleh banget mengkritisi ngasih saran komentar kepada pejabat publiknya. Buat Luhut, please jangan gampang marah bos. Sabar, sabar dikit jangan cepet marah. Wajar kalau rakyat kasih komen. Saya ingetin lagi nih mohon maaf. Gaji dan fasilitas pejabat publik itu dibayar oleh uang rakyat," kata Edi Mulyadi lagi.
Sebelumnya, Luhut bereaksi keras kepada pihak-pihak yang dipandang memberikan respons negatif terkait perannya dalam menangani pandemi Covid-19 di sembilan provinsi sebagaimana diperintahkan Presiden Jokowi.
Lagipula, kata Luhut, perannya itu sesuai fungsinya sebagai wakil ketua I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Jangan terlalu nyinyir kalau enggak ngerti masalah. Kalau perlu datang tanya sama kita. Kita kerja kok, kita ini punya otak, kekuatan dan tim bagus," kata Luhut saat konferensi pers pada Jumat (18/9) kemarin.
