Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD Jawab Sohibul Iman Soal Tak Bisa Apa-apa Untuk Benahi Penegakan Hukum

SABTU, 19 SEPTEMBER 2020 | 00:31 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kesedihan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman terhadap sikap kepala negara dan menterinya yang tak bisa berbuat apa-apa untuk memperbaiki citra penegakan hukum di mata masyarakat dijawab Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Mahfud menilai, kesedihan yang ditulis Sohibul di akun Twitternya sembari menautkan link pemberitaan berjudul, 'Mahfud soal Penegakan Hukum Jelek: Saya Tak Bisa Apa-apa' menunjukkan bahwa Presiden PKS tersebut tak membaca isi keseluruhan artikel yang dimaksud.

“Ustaz Sohibul Iman berarti hanya baca judul berita, tak menyimak pernyataan saya. Jika menyangkut insan itu menyangkut moral personal sehingga saya, presiden, dan orang sehebat Pak Sohibul takkan bisa ngatasi,” jawab Mahfud lewat akun Twitternya, Jumat (18/9).


Ia melanjutkan, jika berbicara insan kuncinya hanya pendidikan moral, bukan penindakan hukum. Lain hal jika menyangkut kelembagaan yang harus ditindak secara hukum.

Ia kemudian memberi contoh, banyak Jaksa, Hakim dan Polisi yang telah dikirim ke jeruji besi akibat melanggar hukum. Namun penindakan hukum hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

“Kalau proses peradilan dan hakim korup tentu ustaz Sohibul Iman pun tak boleh mengintervensi. Kita dan presiden sekalipun tak bisa ngapa-ngapain karena kewenangan dibatasi oleh UU. Keadaan ini tak bisa diatasi oleh parpol dakwah sehebat apa pun. Ini tugas kolektif,” pungkas Mahfud.

Mendapat jawaban demikian, Sohibul meminta dan berharap kepada Mahfud MD dan Presiden Jokowi sebagai pemegang otoritas yang lebih tinggi dibanding penegak hukum lainnya untuk memikirkan bagaimana mengatasi persoalan.

“Terima kasih Prof. Prof dan presiden sebagai pemegang otoritas yang lebih tinggi terlalu menekankan pada kesadaran moral. Itu oke jika PR penegak hukumnya sebaik Pak Mahfud. Yang dihadapi bukan orang-orang seperti Pak Mahfud. Tentu harus pakai cara lain. Tugas Menko dan Presiden memikirkannya. Never give up Prof,” saut Sohibul Iman.

Dalam tweet sebelumnya, Sohibul Iman mempertanyakan sikap Mahfud mengenai perbaikan citra penegakan hukum.

“Kalau Menko bilang dirinya dan Pres Jokowi sudah tidak bisa berbuat apa-apa, lalu siapa yang akan memperbaiki penegakan hukum? Apa Pam Swakarsa? Saya apresiasi keterusterangan Prof Mahfud MD, tapi saya sedih,” jelas Sohibul.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya