Berita

Mahfud MD dan Joko Widodo/Net

Editorial

Kalau Mahfud Dan Jokowi Sudah Angkat Tangan, Kepada Siapa Lagi Kita Berharap?

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2020 | 14:39 WIB | OLEH: RUSLAN TAMBAK

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan dan membenarkan penegakan hukum di Indonesia terkesan jelek di mata masyarakat.

Mantan ketua MK itu menyebutkan, banyak warga menganggap akan diperas hingga ditangkap oleh penegak hukum dalam suatu perkara.

Mahfud mengaku dirinya termasuk atasannya Presiden Joko Widodo tidak bisa melakukan apa-apa atas kondisi tersebut, kecuali para penegak hukum itu sendiri.


"Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas," kata Mahfud, Kamis lalu (17/9).

Lalu, kalau Mahfud dan Jokowi saja sudah angkat tangan, kepada siapa lagi kita berharap perbaikan penegakan hukum?

Satu sisi, sangat diapresiasi keterusterangan Mahfud. Naman pada sisi lain, disayangkan dia dan kepala negara seolah tidak bisa berbuat apa-apa.

Padahal, mereka terutama Jokowi memiliki kekuasaan serta kewenangan yang luar biasa.

Jangan sampai muncul persepsi publik, pemerintahan sekarang hanya boneka yang dimainkan oleh kekuatan besar dari luar.

Dan, kalau bukan untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi rakyat, untuk apa Jokowi merebut kekuasaan, memenangkan pilres, termasuk untuk apa Mahfud diangkat jadi Menko Polhukam.

Apalagi, Jokowi bersama Maruf Amin memiliki misi "penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya".

Misi itu sangat mulia, harus diwujudkan, jangan cuma janji-janji dan ada di atas kertas.

Tapi, masak iya sih, Mahfud dan Jokowi tidak bisa benahi penegakan hukum? Tidak bisa atau tidak mau?

Kalau sistemnya yang bobrok, segera buat regulasi baru. Kalau masalah ada di SDM-nya, seperti yang dikatakah Mahfud, mendesak dilakukan pembinaan, dan dorong penguatan moralitas.

Intinya, jangan didiamkan, jangan patah semangat, dan jangan angkat tangan dulu. Apalagi, pemerintahan Jokowi masih lama, empat tahun lagi.

Khusus Mahfud, dia adalah profesor dan pakar hukum tata negara. Di mata publik, dia sangat bisa membenahi hukum Indonesia. Jadi, mohon Pak, jangan angkat bendera putih dulu.

Kepada wakil rakyat yang terhormat, semoga tidak menganggap pernyataan Mahfud ini seperti omongan biasa. Kalau dibiarkan, kasihan rakyat akan terus curiga kepada penegak hukum, dan sulit mendapatkan ketidakadilan.

DPR bisa memanggil Mahfud untuk menjelaskan secara detail apa yang dia maksud.

Lalu, mengundang penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk duduk bersama dengan Mahfud, bagaimana agar hukum di Indonesia dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya