Berita

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki/Net

Dunia

Bantu Belarusia, Polandia Usulkan Dana Stabilisasi UE Satu Milyar Euro

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2020 | 12:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Polandia pada hari Kamis mengusulkan dana stabilisasi UE untuk Belarus senilai setidaknya satu miliar euro (1,2 miliar dolar AS), saat pemimpin oposisi teratas bersiap untuk bertemu dengan para menteri luar negeri UE di Brussels.

Seruan Warsawa untuk dukungan keuangan datang beberapa hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung orang kuat Belarusia Alexander Lukashenko dan menjanjikan pinjaman 1,5 miliar dolar AS.

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyebutnya sebagai 'Rencana Marshall baru', mengacu pada program AS yang memompa bantuan keuangan besar-besaran ke Eropa Barat untuk dibangun kembali setelah Perang Dunia II.


"Dana tersebut harus benar-benar signifikan... jadi setidaknya satu miliar euro pada tahap ini," katanya pada konferensi pers bersama dengan mitranya dari Lithuania di Vilnius, seperti dikutip dari AFP, Kamis (17/9).

Rencananya dana bantuan tersebut untuk disalurkan ke usaha kecil dan menengah di Belarus, sambil memfasilitasi akses ke pasar UE untuk eksportir Belarusia dan membuka ekonomi Belarusia.

Morawiecki mengatakan dia akan secara resmi mempresentasikan rencana itu pada 24-25 September di Dewan Eropa, seraya menambahkan bahwa beberapa anggota UE timur telah mendukungnya.

Proposal itu muncul setelah berminggu-minggu protes yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pemerintahan Lukashenko selama 26 tahun berkuasa.

Pemerintah Belarus telah menghadapi protes itu dengan sikap keras, tak terkecuali kepada para jurnalis.

"Kami menuntut agar tekanan terhadap jurnalis dihentikan," kata tut.by, outlet Belarusia terkemuka. "Kami akan memperjuangkan hak kami."

Protes itu menyusul pemilihan presiden pada 9 Agustus di mana Lukashenko dan saingannya Svetlana Tikhanovskaya sama-sama mengklaim kemenangan.

Tikhanovskaya, yang telah melarikan diri ke Lituania, akan melakukan perjalanan ke Brussel untuk bertemu dengan para menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Senin mendatang, kata juru bicara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.

Pekan lalu dia memperingatkan bahwa Belarusia berada di ambang jurang ekonomi karena perusahaan swasta Belarusia, terutama di sektor teknologinya yang dinamis, mulai mencari peluang di negara-negara tetangga UE.

Pada hari Kamis, dia mengatakan pihak oposisi sedang menyusun daftar hitam yang berisi nama-nama pejabat Belarusia dan petugas polisi yang bertanggung jawab atas penindasan yang dapat menghadapi tuntutan.

"Saya mendesak pasukan keamanan untuk menghentikan kekerasan dan bergabung dengan rakyat Belarusia. Jika tidak, Anda tidak akan lolos dari pengadilan dan hukuman yang adil," kata Tikhanovskaya dalam sebuah pernyataan.

Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi akhir bulan ini terhadap mereka yang dianggap bertanggung jawab atas kecurangan dalam pemungutan suara dan menghentikan protes.

Negara-negara Baltik Estonia, Latvia, dan Lithuania telah memasukkan Lukashenko dan 29 pejabat tinggi lainnya ke dalam daftar hitam dari komisi pemilihan, kementerian dan polisi.

Lukashenko telah meminta dukungan Rusia dalam krisis yang terjadi saat ini dan berjanji untuk memperkuat hubungan dengan Moskow pada pertemuan langsung dengan Putin di resor Laut Hitam Sochi minggu ini.

Sementara itu Putin sangat ingin menyatukan Rusia dan Belarusia, dan Moskow telah menyertai tawaran bantuannya dengan seruan untuk integrasi yang lebih erat.

Juru bicara kementerian luar negeri Rusia Maria Zakharova pada Kamis mengatakan Lukashenko juga telah menjanjikan reformasi konstitusional yang bertujuan meliberalisasi sistem politik.

"Kami tahu bahwa pekerjaan praktis ke arah ini sudah dilakukan," kata Zakharova, seraya menambahkan bahwa Rusia mengharapkan situasi di Belarusia menjadi normal secepat mungkin.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya