Berita

Ahli Epidemiologi UI Pandu Riono/Repro

Politik

Pandu Riono: Supaya Berhasil Tangani Corona Presiden Yang Harus Merespons, Bukan Panitia Adhoc

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2020 | 00:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring peningkatan kasus virus corona baru (Covid-19) di tanah air, diperlukan pendekatan sistem pemerintahan dan roadmap yang terukur.

Kerangka kerja jelas seusai tugas pokok dan fungsi penyelenggara negara agar berhasil menangani pandemi Covid-19. 

Begitu kata Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk "Laju Pandemi Tak Terkendali, Langkah Apa Yang Harus Diperbaiki?" Kamis (17/9).


"Supaya kita berhasil, negara yang harus merespons. Jangan panitia, yang ribut kan panitia," kata Pandu Riono.

Dia lantas menjelaskan negara dalam hal ini Presiden dan Menteri terkait serta panitia yang dimaksud adalah lembaga adhock yang dibentuk pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Alhasil, kurang optimal dan kehadiran negara kurang dirasakan dan berjalan sistemik sesuai tupoksi.

"Kemaren Menteri Ekonomi (Menko Perekonomian) itu marah besar sama Gubernur (DKI Jakarta) ya kan," kata Pandu Riono.

Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah akan memprioritaskan kesehatan masyarakat seiring meningkatnya korban terpapar Covid-19 dalam beberapa pekan terkahir. 

"Tapi antara himbauan dan kenyataan tidak terjadi. Antara harapan dan kenyataan tidak terjadi. Kenapa bisa gitu? Politik lagi," tukasnya. 

"Jadi masalah pandemi ini memang menjadi berantakan karena politik. Politik yang tidak tegas, politik yang tidak berpihak kepada publik," demikian Pandu Riono.

Selain Pandu Riono, narusmber lain dalam sarasehan kebangsaan ke-32 DN-PIM yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Pakar Molecular Epidemiologi Tifauzia Tsyassuma, dan Dokter sekaligus Bendahara Umum DN-PIM Ulla Nuchrawaty.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya