Berita

Ahli Epidemiologi UI Pandu Riono/Repro

Politik

Pandu Riono: Supaya Berhasil Tangani Corona Presiden Yang Harus Merespons, Bukan Panitia Adhoc

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2020 | 00:47 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring peningkatan kasus virus corona baru (Covid-19) di tanah air, diperlukan pendekatan sistem pemerintahan dan roadmap yang terukur.

Kerangka kerja jelas seusai tugas pokok dan fungsi penyelenggara negara agar berhasil menangani pandemi Covid-19. 

Begitu kata Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk "Laju Pandemi Tak Terkendali, Langkah Apa Yang Harus Diperbaiki?" Kamis (17/9).


"Supaya kita berhasil, negara yang harus merespons. Jangan panitia, yang ribut kan panitia," kata Pandu Riono.

Dia lantas menjelaskan negara dalam hal ini Presiden dan Menteri terkait serta panitia yang dimaksud adalah lembaga adhock yang dibentuk pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Alhasil, kurang optimal dan kehadiran negara kurang dirasakan dan berjalan sistemik sesuai tupoksi.

"Kemaren Menteri Ekonomi (Menko Perekonomian) itu marah besar sama Gubernur (DKI Jakarta) ya kan," kata Pandu Riono.

Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah akan memprioritaskan kesehatan masyarakat seiring meningkatnya korban terpapar Covid-19 dalam beberapa pekan terkahir. 

"Tapi antara himbauan dan kenyataan tidak terjadi. Antara harapan dan kenyataan tidak terjadi. Kenapa bisa gitu? Politik lagi," tukasnya. 

"Jadi masalah pandemi ini memang menjadi berantakan karena politik. Politik yang tidak tegas, politik yang tidak berpihak kepada publik," demikian Pandu Riono.

Selain Pandu Riono, narusmber lain dalam sarasehan kebangsaan ke-32 DN-PIM yaitu Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Pakar Molecular Epidemiologi Tifauzia Tsyassuma, dan Dokter sekaligus Bendahara Umum DN-PIM Ulla Nuchrawaty.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya