Berita

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang koordinasi hubungan kerjasama antara Kementerian BUMN dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)/Net

Politik

Kolaborasi BUMN Dan NU Jadi Langkah Tepat Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 | 16:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang koordinasi hubungan kerjasama antara Kementerian BUMN dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Erick Thohir dalam penandatanganan itu menekankan pentingnya partisipasi PBNU dalam implementasi program-program pemerintah terutama untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyambut baik upaya dari Erick Thohir menggandeng NU untuk percepatan pemulihan ekonomi.


“Patut diapresiasi, sekarang ini dalam penanganan Covid-19 termasuk pemulihan ekonomi nasional itu hanya bisa dilakukan kolaborasi, kerjasama, koordinasi bukan kompteisi karena kalau kompetisi bersaing, pemulihan ekonomi nasional tidak berjalan cepat,” ujar Trubus kepada wartawan, Kamis (17/9).

Trubus menyebutkan, untuk mengatasi Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi, harus melibatkan peran serta masyarakat. NU yang merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, maka perlu ikut serta berpartisipasi.

“Itu harus dilakukan juga dengan organisasi-organisasi keagamaan yang lainya, termasuk organisasi sosial lain jadi luas, karena partisipasi publik itu harus menuntut keikutsertaan semua unsur, di dalam pemulihan ekonomi nasional ini, karena kita sudah 7 bulan ini terpapar Covid-1919 dan angkanya sudah mencapai 4.000 kasus perharinya, maka cara mengatasinya adalah dengan PSM (peran serta masyakat),” jelasnya.

Menurutnya, NU memiliki peran yang strategis yang tidak hanya fokus bergerak pada bidang keagamaan saja, melainkan juga identik dengan gerakan kebudayaan, sosial serta ekonomi.

“Iya memang selama ini kan NU itu sebenarnya bukan saja organisasi keagamaan semata, tetapi juga ada identitas yang melekat pada persoalan ekonomi didalamnya, jadi  ada gerakan keagamaan tapi juga ada kebudayaan, ada juga soal ekonomi soal sosial,” ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Mohamad Toha juga menyambut positif kebijakan Erick Thohir berkolaborasi dengan NU dalam percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Covid-19.

Toha menilai itu adalah langkah yang tepat, karena NU merupakan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan kuat sampai tingkat akar rumput.

"Baguslah, artinya Pak Erick bisa memilih NU kan dari akar rumput sampai keatas kan ada semua, jaringannya luas dan organisasi keagamaan terbesar pertama di Indonesia," ujar Toha.

Toha menilai BUMN bisa langsung terjun ke masyarakat melalui jaringan-jarinfan organisasi di bawah NU. Selain itu dengan merangkul NU maka pemerintah dapat memberdayakan sebagian besar masyarakat.

"Kebanyakan orang NU kan mustadh'afin ya, mustadh'afin itu kan golongan lemah yang perlu diberdayakan. Artinya selama ini kan pemberdayaan baru parsial, kalau BUMN turun langsung bisa merangkul jaringan-jaringan yang ada di bawah NU dengan berbagai underbownya," kata dia.

"Ada Fatayat, ada Muslimat, ada IPNU, ada Ansor, IPPNU dan lainnya. Itu kan bagus, artinya bisa menyentuh semuanya, menyentuh masyarakat secara sebagian besar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Toha mendorong BUMN memaksimalkan peran NU dalam melakukan pemberdayaan terhadap jamaahnya di berbagai bidang. Terutama perberdayaan sektor pertanian serta pemberdayaan UMKM, sebab masyarakat NU yang tinggal di daerah-daerah banyak bergerak di bidang tersebut.

"Peran yang bisa dimaksimalkan NU di berbagai bidang lah, terutama pertanian, sama pemberdayaan UMKM, mereka kan banyak terjun disana masyarakat NU yang di daerah-daerah itu," demikian Toha.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya