Berita

Presiden Belarusia Alexandr Lukashenko/Net

Dunia

Lukashenko Tuduh Media Independen Rusak Kredibilitas Belarusia

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 | 11:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Belarusia telah berulang kali mengatakan bahwa administrator saluran Telegram yang berbasis di luar negeri telah mengendalikan aksi protes oposisi dengan memberi tahu pengunjuk rasa di mana dan kapan harus berkumpul.

Menurutnya, outlet media independen dan saluran Telegram menghancurkan kepercayaan rakyat pada negara di tengah pandemik virus corona. Alexandr Lukashenko menyampaikan hal itu pada pertemuan dengan aktivis politik, Rabu (16/9), seperti dikutip kantor berita BelTA.

"Pihak berwenang benar-benar fokus pada perang melawan pandemik Covid-19  yang tiba-tiba mengambil alih dunia. Dan alih-alih berdiri berdampingan dengan kami dalam pertarungan global ini, yang disebut outlet media independen dan saluran Telegram itu justru melakukan semua yang mereka lakukan dengan mempersulit pekerjaan kami. Mereka menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap negara," kata Lukashenko.


Belarusia mengalami kerusuhan panjang dari aksi protes pada hasil pemilihan yang berlangsung 9 Agustus lalu. Selama berminggu-minggu massa terus menerus melancarkan aksi protes, memenuhi jalan-jalan menuju Ibukota Minsk, hingga berbenturan dengan aparat dan jatuh korban.

Menurut data Komisi Pemilihan Pusat, Presiden petahana Alexander Lukashenko menang 80,1 suara. Sementara lawannya, Svetlana Tikhanovskaya, yang mengumpulkan 10,12 persen, menolak untuk mengakui hasil pemilihan dan meninggalkan Belarusia.

Protes meletus tidak hanya di Minsk tetapi juga di beberapa kota lain.

Dewan Koordinasi oposisi terus meminta rakyat negara itu untuk melanjutkan protes, sementara pihak berwenang menekankan perlunya mengakhiri kegiatan yang tidak sah.

Pada Senin (14/9) Lukashenko mengunjungi 'saudara laki-laki'-nya di Rusia, Presiden Vladimir Putin untuk pembicaraan yang lebih serus lagi mengenai situasi di Belarus. Pertemuan itu mengundnag aksi yang lebih besar. Ratuan ribu orang mengecam pertemuan yang dianggap sebagai 'menjual negara'.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya