Berita

Presiden Belarusia Alexandr Lukashenko/Net

Dunia

Lukashenko Tuduh Media Independen Rusak Kredibilitas Belarusia

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 | 11:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Belarusia telah berulang kali mengatakan bahwa administrator saluran Telegram yang berbasis di luar negeri telah mengendalikan aksi protes oposisi dengan memberi tahu pengunjuk rasa di mana dan kapan harus berkumpul.

Menurutnya, outlet media independen dan saluran Telegram menghancurkan kepercayaan rakyat pada negara di tengah pandemik virus corona. Alexandr Lukashenko menyampaikan hal itu pada pertemuan dengan aktivis politik, Rabu (16/9), seperti dikutip kantor berita BelTA.

"Pihak berwenang benar-benar fokus pada perang melawan pandemik Covid-19  yang tiba-tiba mengambil alih dunia. Dan alih-alih berdiri berdampingan dengan kami dalam pertarungan global ini, yang disebut outlet media independen dan saluran Telegram itu justru melakukan semua yang mereka lakukan dengan mempersulit pekerjaan kami. Mereka menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap negara," kata Lukashenko.


Belarusia mengalami kerusuhan panjang dari aksi protes pada hasil pemilihan yang berlangsung 9 Agustus lalu. Selama berminggu-minggu massa terus menerus melancarkan aksi protes, memenuhi jalan-jalan menuju Ibukota Minsk, hingga berbenturan dengan aparat dan jatuh korban.

Menurut data Komisi Pemilihan Pusat, Presiden petahana Alexander Lukashenko menang 80,1 suara. Sementara lawannya, Svetlana Tikhanovskaya, yang mengumpulkan 10,12 persen, menolak untuk mengakui hasil pemilihan dan meninggalkan Belarusia.

Protes meletus tidak hanya di Minsk tetapi juga di beberapa kota lain.

Dewan Koordinasi oposisi terus meminta rakyat negara itu untuk melanjutkan protes, sementara pihak berwenang menekankan perlunya mengakhiri kegiatan yang tidak sah.

Pada Senin (14/9) Lukashenko mengunjungi 'saudara laki-laki'-nya di Rusia, Presiden Vladimir Putin untuk pembicaraan yang lebih serus lagi mengenai situasi di Belarus. Pertemuan itu mengundnag aksi yang lebih besar. Ratuan ribu orang mengecam pertemuan yang dianggap sebagai 'menjual negara'.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Arah Pergerakan Ekonomi Nasional dalam Papan Catur Oligarki

Minggu, 06 September 2026 | 05:51

Breaking News: Bandara Soeta Ditutup!

Minggu, 06 September 2026 | 05:16

Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terdeteksi Hingga Sumbar

Minggu, 06 September 2026 | 04:52

Menerima Dubes AS untuk ASEAN

Minggu, 06 September 2026 | 04:22

KKP Gelar Inspeksi Kapal Perikanan Demi Lindungi ABK Sesuai Konvensi ILO 188

Minggu, 06 September 2026 | 03:53

Ketika Rasa Sakit Direduksi Angka

Minggu, 06 September 2026 | 03:23

TelkomProperty Pastikan Optimalisasi Aset dan Memenuhi Prinsip Value Creation

Minggu, 06 September 2026 | 02:50

Jangan Ulangi Kesalahan Revolusi Biru

Minggu, 06 September 2026 | 02:21

Tidak Cukup Hanya Pakai Masker, Ini Bahaya Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Minggu, 06 September 2026 | 01:59

Photex Navy Force SGS 2026 Tampilkan Formasi Laut di Perairan Banten

Minggu, 06 September 2026 | 01:46

Selengkapnya