Ekonom senior Dr. Rizal Ramli/Net
Sebuah negara demokrasi harus bisa menerima kritikan. Kaum intelektual mesti terdepan mengingatkan pemerintah soal ketidakadialan.
Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Dr. Rizal Ramli memberikan kalimat pengingat kepada bangsa Indonesia yang menganut sistem demokratis.
Melalui akun Twitter-nya, Kamis (17/9), ekonom senior ini mengunggah foto kutipannya untuk menyentil pemerintah.
"Di dalam rezim neo-otoritarian, ketika para intelektual membenarkan penipuan dan ketidakadilan, serta media mainstream menjadi megafon dari
status quo, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural akan meningkat," unggahnya.
Beberapa waktu terakhir muncul berbagai pandangan yang menyatakan Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berada dalam gaya baru otoritarianisme, di mana suatu kekuasaan politik tersentralisasi pada pemimpin.
Direktur Center for Media and Democracy LP3S, Wijayanto mengatakan, Indonesia sudah memenuhi empat indikator yang menyatakan suatu negara atau pemerintahan disebut sebagai otoriter.
Pertama adalah ketika Jokowi menginstruksikan kepala daerah hingga tentara untuk mengampanyekan kebijakan pemerintah untuk menangkal kebijakan palsu sebelum Pilpres 2019. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan demokrasi.
Selanjutnya adalah memberantas oposisi, di mana beberapa partai oposisi pada akhirnya masuk ke dalam pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan antara oposisi dan koalisi.
Pandangan rezim otoriter pada pemerintahan menjadi kuat ketika parpol pendukung Jokowi berusaha mengamandemen UUD yang memungkinkan presiden menjabat tiga periode.
Selanjutnya, sejauh dua tahun terakhir, pemerintah mudah melakukan intervensi atas kebebasan akademik. Seperti ketika Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi mengimbau rektor agar tidak mengizinkan para mahasiswa dan dosennya untuk turun ke jalan melakukan aksi demo.
