Menlu Venezuela Tolak Laporan Misi Pencari Fakta PBB: Itu Hantu Yang Dikendalikan AS!

Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza, menolak laporan yang disajikan oleh Misi Pencari Fakta Internasional 'Independen' Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang situasi hak asasi manusia di Venezuela. Ia menyoroti bahwa laporan itu dicemari dengan kepalsuan dan kekurangtelitian metodologis.

Arreaza mencatat bahwa laporan itu dibuat dari jarak jauh, di luar negeri Venezuela. Misi tersebut lebih mirip 'hantu' yang dirancang untuk melawan Venezuela dan dikendalikan oleh pemerintah yang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Menurutnya, hal itu jelas  menggambarkan adanya praktik buruk untuk mempolitisasi hak asasi manusia, alih-alih membuat kebijakan untuknya.

"Sejak 2 Desember 2019, kami telah menegaskan, bahwa kami tidak mengakui adanya mekanisme politik dan pengendalian yang dibuat dengan tujuan ideologis oleh negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk untuk menyerang Venezuela dan mencoba merusak hubungannya dengan Kantor Komisioner Tinggi untuk Kemanusiaan," katanya seperti dikutip dari Telesure, Rabu (16/9).

Karena itu, Arreaza menegaskan kembali bahwa kerja sama Venezuela dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah dihasilkan secara terkoordinasi dan konstruktif melalui Kantor Komisaris Tinggi.

"Kemajuan kami sangat terkenal, dan  Michelle Bachelet telah mengakui itu dengan mengumumkan pembaruan hubungan kami," ungkapnya.

Pengumuman resmi yang lebih ekstensif dari Kementerian Tenaga Rakyat Venezuela untuk Hubungan Luar Negeri telah mengingatkan bahwa pemerintah telah bekerja secara terkoordinasi dengan Kantor Komisioner Tinggi.

Hal itu tercantum  dalam Surat Kesepahaman yang ditandatangani pada September 2019 sesuai dengan dan sebagaimana ditetapkan oleh Resolusi A/HRC/42/4, dan diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam sidang reguler ke-42.

"Tujuan dari kerja sama kami adalah untuk mengatasi secara konstruktif tantangan yang kami hadapi di bidang hak asasi manusia dan memperkuat  sistem perlindungan sosial negara Venezuela," kata Arreaza.

Surat dari Kementerian Luar Negeri Venezuela menekankan komitmen yang ketat dari negara Amerika Selatan untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, suatu bidang pembangunan sosial di mana ia bekerja keras untuk mendepolitisasi instrumentasinya melalui tujuan-tujuan selektif, dengan niat berulang untuk melanggar kemerdekaan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri rakyat Venezuela dan semua rakyat dunia.