Berita

Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat konferensi pers bersama para militer di Caracas pada 2019 lalu/Net

Dunia

Beban Maduro Bertambah Lagi, PBB Tuduh Venezuela Lakukan Kejahatan Perang

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 | 06:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pakar independen yang ditugaskan oleh badan hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa pemerintahan Nicolas Maduro telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pakar itu menyampaikan Presiden Venezuela itu beserta para menterinya bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum dan  penyiksaan.

Dalam laporan pertama mereka pada Rabu (16/9), tim penyelidik dari Misi Pencari Fakta Internasional, yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB setahun yang lalu, menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di Venezuela.

"Kami menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa otoritas dan pasukan keamanan Venezuela sejak 2014 telah merencanakan dan melaksanakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius," ujar Marta Valinas, Ketua Pencari Fakta dalam sebuah pernyataan.


Ia menuntut pihak berwenang Venezuela segera melakukan investigasi independen yang transparan, dan memastikan para korban menerima ‘ganti rugi penuh’.

Tim meneliti sekitar 2.500 insiden sejak 2014 melibatkan lebih dari 5.000 pembunuhan oleh pasukan keamanan.
Tim yang beranggotakan tiga orang itu tidak dapat mengunjungi Venezuela karena tidak adanya akses, tetapi penyelidikan itu berdasarkan temuan mereka pada 274 wawancara jarak jauh dengan para korban, saksi, mantan pejabat negara dan lainnya, dan analisis dokumen rahasia, termasuk berkas kasus hukum.

Maduro tengah menghadapi tekanan yang meningkat dari lawan politiknya seiring dengan berbagai krisis yang melanda negara itu beberapa tahun terakhir.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya