Berita

Wakil Rektor Universitas Majalengka, Diding Bajuri/RMOLJabar

Politik

Demokrasi Belum Jadi Alat Menyejahterakan Rakyat, Melainkan Arena Para Cukong

SELASA, 15 SEPTEMBER 2020 | 22:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Demokrasi sejatinya adalah alat legitimasi aspirasi rakyat dalam mewujudkan harapan untuk sebuah kemerdekaan. Namun pada praktiknya, selama ini demokrasi masih menjadi alat permainan kepentingan dan kekuasaan semata.

"Sampai saat ini demokrasi kita belum sepenuhnya menjadi alat untuk merepresentasikan harapan dan kepentingan rakyat," ujar pengamat politik dan ilmu pemerintahan, Diding Bajuri seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (15/9).

Saat ini, kata Diding, rakyat acapkali sering dibodohi dan bahkan dikhianati dengan bernaung di dalam proses demokrasi.


"Harapan ke depan demokrasi bukan hanya sekadar penyambung pesan rakyat. Tetapi dengan mekanisme demokrasi tersebut, bagaimana pesan pesan rakyat dapat diwujudkan serta direalisasikan," lanjut Wakil Rektor Universitas Majalengka ini.

Fenomena saat ini, demokrasi hanya menjadi arena pertarungan dan perjudian bagi para cukong dalam menguasai para penguasa untuk berbagai kepentingannya.

"Sampai hari ini banyak cukong dan pemodal serta pengusaha yang masuk di arena ini, bukan semata-mata untuk kepentingan demokrasi tapi menjadikan demokrasi mewujudkan kepentingannya sendiri," tegasnya.

Pun demikian dengan adanya presidential threshold (PT). Baginya, ambang batas pencalonan presiden selama ini hanya sebagai alat untuk menjaga kepentingan partai politik besar dalam menekan kelangsungan hidup parpol kecil.

"PT lebih pada manuver parpol besar untuk menghambat laju parpol kecil dalam pencalonan presiden. Pengaruhnya bisa positif dan negatif, tergantung persentase PT yang ditetapkan. Menguntungkan siapa? Sepanjang penetapan PT menganut prinsip keadilan dan kesetaraan di antara parpol, maka berdampak positif untuk pembangunan iklim demokrasi yang lebih sehat dan kondusif," tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya