Berita

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/RMOL

Politik

Koordinasi PSBB Dipertanyakan, Anies: Biar Itu Menjadi "Dapur" Kami

SELASA, 15 SEPTEMBER 2020 | 21:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di Jakarta dipastikan sudah dikoordinasikan sebelumnya dengan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merespons anggapan publik soal tidak adanya koordinasi dengan pusat dalam pengetatan PSBB.

Anggapan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, sehari setelah pengumuman Anies pada Rabu lalu (9/9), pemerintah mengumumkan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan menuding pengumuman Pemprov soal PSBB jadi biang keladinya.


"Semuanya komunikasi. Biarlah itu (detail pembahasan) menjadi 'dapur' kita," kata Anies Baswedan di acara ILC TVOne, Selasa (15/9).

Terlepas dari polemik yang terjadi, Anies menekankan bahwa pada dasarnya kebijakan yang diambil merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mementingkan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dibanding ekonomi.

"Yang penting kita sama-sama menjalankan sesuai arahan presiden. Ketika kita menangani pandemi ini, kesehatan nomor satu, ekonomi juga nantinya ada ruang untuk bergerak," tutup Anies.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya