Kritik Komunikasi Pusat Dan Daerah Soal Covid-19, Komisi IX FPKS: Panglimanya Siapa?

Dialektika soal penanganan Covid-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belakangan menuai polemik harus segera dihentikan.

Alih-alih menimbulkan permasalahan baru, pemerintah justru harusnya lebih mengutamakan keselamatan nyawa masyarakat dari ancaman Covid-19.

"Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silakan segala dialektika dibahas dalam forum itu, tinggal hasilnya diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," tegas anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/9).

Politisi PKS ini mencontohkan soal sikap tegas Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan diprioritaskan dibanding ekonomi. Namun saat berlaku kebijakan PSBB total di Jakarta, terjadi silang pendapat antara kabinet dengan Pemprov DKI.

"IHSG dilaporkan merosot, saat pemberlakukan PSBB Jilid II kembali rebound. Itu yang kemarin dipersoalkan di publik sementara nyawa masyarakat masih terus diintai oleh Covid-19. Tolong tegas, mana prioritas yang akan diambil, jangan berubah-ubah," jelas Mufida.

Hal lain yang ia soroti adalah soal koordinasi yang dinilai belum berjalan baik antara pusat dan daerah. Sebab di tengah polemik, Ketua BNPB Doni Monardo yang juga berada di Komite Penanganan Covid-19 mengaku sudah diajak diskusi dengan Pemprov DKI.

"Untuk sekelas Komite Penanganan Covid-19 pusat terlihat tidak ada koordinasi yang baik. Panglimanya sebenarnya siapa? Alur komandonya bagaimana? Masalah-masalah pinggiran yang terus dipersilangkan ke publik. Sengkarut ini seolah mengonfirmasi betapa tidak berdayanya kita menghadapi pandemi Covid-19," papar dia.

Mufida meminta semua pejabat publik meninggalkan ego sektoral. Sebab, saat ini mereka bertindak atas nama publik, bukan golongan tertentu. Ia khawatir perang terhadap Covid-19 di Tanah Air akan berlangsung lama selama manajemen penanganan kerap berubah-ubah dan tidak dalam komando jelas.

"Sekali lagi, utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," demikian Mufida.