Berita

Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati/net

Politik

Kritik Komunikasi Pusat Dan Daerah Soal Covid-19, Komisi IX FPKS: Panglimanya Siapa?

SELASA, 15 SEPTEMBER 2020 | 15:08 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dialektika soal penanganan Covid-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belakangan menuai polemik harus segera dihentikan.

Alih-alih menimbulkan permasalahan baru, pemerintah justru harusnya lebih mengutamakan keselamatan nyawa masyarakat dari ancaman Covid-19.

"Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silakan segala dialektika dibahas dalam forum itu, tinggal hasilnya diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," tegas anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/9).


Politisi PKS ini mencontohkan soal sikap tegas Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan diprioritaskan dibanding ekonomi. Namun saat berlaku kebijakan PSBB total di Jakarta, terjadi silang pendapat antara kabinet dengan Pemprov DKI.

"IHSG dilaporkan merosot, saat pemberlakukan PSBB Jilid II kembali rebound. Itu yang kemarin dipersoalkan di publik sementara nyawa masyarakat masih terus diintai oleh Covid-19. Tolong tegas, mana prioritas yang akan diambil, jangan berubah-ubah," jelas Mufida.

Hal lain yang ia soroti adalah soal koordinasi yang dinilai belum berjalan baik antara pusat dan daerah. Sebab di tengah polemik, Ketua BNPB Doni Monardo yang juga berada di Komite Penanganan Covid-19 mengaku sudah diajak diskusi dengan Pemprov DKI.

"Untuk sekelas Komite Penanganan Covid-19 pusat terlihat tidak ada koordinasi yang baik. Panglimanya sebenarnya siapa? Alur komandonya bagaimana? Masalah-masalah pinggiran yang terus dipersilangkan ke publik. Sengkarut ini seolah mengonfirmasi betapa tidak berdayanya kita menghadapi pandemi Covid-19," papar dia.

Mufida meminta semua pejabat publik meninggalkan ego sektoral. Sebab, saat ini mereka bertindak atas nama publik, bukan golongan tertentu. Ia khawatir perang terhadap Covid-19 di Tanah Air akan berlangsung lama selama manajemen penanganan kerap berubah-ubah dan tidak dalam komando jelas.

"Sekali lagi, utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," demikian Mufida.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya