Ketua Depidar SOKSI Jakarta: Fraksi Golkar DKI Dan DPP Harus Segera Diselaraskan

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menarik rem darurat Covid-19 sebelumnya sudah pernah disuarakan Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.

Pada Senin (7/9), Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta, Basri Baco meminta Gubernur Anies Baswedan tidak hanya sekadar merangkai kata melainkan harus berani tarik rem bila kondisi makin parah.

Selang dua hari, Gubernur Anies mengumumkan menarik rem darurat dengan mengembalikan PSBB seperti awal mula diterapkan. Namun belakangan, kebijakan ini justru dikritik DPP Golkar, termasuk Menteri Perindustrian Agus Gumiwang yang menilai langkah tersebut tidak tepat.

Melihat hal ini, Ketua Depidar VIII SOKSI Provinsi DKI Jakarta, Barita R Ricky menilai pernyataan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI kontraproduktif dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah pusat.

“Harusnya Golkar DKI dan Fraksi Golkar DKI bisa lebih melihat urgensi yang lebih penting dalam kondisi pandemi ini,” tegas Ricky kepada wartawan, Selasa (15/9).

Ia pun menyinggung sikap Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian dan Ketua PEN. Saat ini, kata dia, Airlangga sedang berupaya maksimal memperbaiki kondisi negara.

“Harusnya Basri Baco lebih mendukung policy PEN. Begitu juga dengan Pak Agus Gumiwang yang senada menolak rem darurat tersebut,” jelasnya.

Hal itu penting agar menghindari bias politik dalam permasalahan ini, dimana Ketua Umum Partai Golkar sedang menjalankan program-program pemerintah, namun kontras dengan sikap Fraksi Golkar DKI.

Oleh karenanya, ia pun meminta DPP Partai Golkar segera melakukan evaluasi kinerja jajaran di bawahnya semata-mata untuk menghindari terjadinya disharmoni antara DPP dan Fraksi Golkar DKI Jakarta.

“Karena dengan adanya disharmoni ini, maka pihak luar akan menilai terjadi ketidakselarasan politik antara DPP dan DPD Golkar DKI Jakarta, padahal ini disebabkan kurang berkualitasnya Ketua Fraksi Golkar DKI Jakarta,” tandasnya.